Reporter: Dance Henukh
ROTE NDAO, SULUTNEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao resmi menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat penutupan Sidang III Tahun 2026, Rabu (7/10/2026).Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao dan turut mengesahkan tiga Raperda lainnya setelah proses penyempurnaan materi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan fasilitasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Gubernur NTT Nomor 900/133/BKUD5/2026 tertanggal 25 September 2026 tentang Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD TA 2026 dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2026.Selain itu, pembahasan juga menindaklanjuti Surat Gubernur NTT Nomor BU.100.3.2/75/HK/2026 tertanggal 22 September 2026 mengenai Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Rote Ndao.
Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Alfred Saudila, menyampaikan apresiasi terhadap proses pembahasan yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif.Menurutnya, dinamika dalam pembahasan merupakan bagian dari proses menjalankan fungsi DPRD, khususnya fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.Ia menegaskan bahwa ketiga fungsi tersebut perlu terus dioptimalkan agar kebijakan dan anggaran daerah benar-benar mendukung keberlanjutan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, S.H., dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam rangkaian pembahasan.Bupati menilai proses pembahasan yang berlangsung panjang dan dinamis menunjukkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.“Kebersamaan, kerja sama, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah,” ujar Paulus Henuk.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD TA 2026 bersama tiga Raperda lainnya, pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Rangkaian penutupan Sidang III Tahun 2026 tersebut berakhir sekitar pukul 13.00 WITA.Harmoni antara eksekutif dan legislatif diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pengesahan regulasi dan anggaran, tetapi juga berlanjut pada pengawasan pelaksanaan program agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
