Rote Ndao,Sulutnews.com – Pengelolaan Dana Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain , Kabupaten Rote Ndao, kini menjadi sorotan tajam. Dana desa yang merupakan bantuan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah diduga digunakan secara tidak transparan oleh Kepala Desa Kuli Aisele Jeremias Thine.
Masyarakat Desa kuli Aisele dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menilai pengelolaan dana desa kuli Aisele tahun anggaran 2024 tidak melibatkan masyarakat, perangkat desa, maupun BPD. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang wajib dilaksanakan dalam pengelolaan anggaran di Desa kuli Aisele.
Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa
Menurut laporan warga, dana desa tahun 2024 dialokasikan untuk pembelian bantuan Hen Trektor dan program lain. Namun, bantuan tersebut diduga hanya diberikan kepada keluarga dekat Jeremias Thine Kades kuli Aisele, termasuk istri, kaka sepupu , dan kerabat lainnya.
Jeremias Thine Kepala Desa kuli Aisele
Salah satu warga Desa kuli Aisele menyebut beberapa nama penerima bantuan yang memiliki hubungan langsung keluarga dengan Jeremias Thine Kades. “Mamanya, istrinya, dan keluarganya yang lain semua dapat bantuan. Bahkan ada yang sudah dapat bantuan tapi masih menerima lagi,” ungkap warga dengan nada kesal.
Sementara itu, salah satu anggota BPD Desa kuli Aisele, juga mengungkapkan bahwa pengelolaan bantuan dilakukan secara sepihak. “ Jeremias Thine Kepala Desa kuli Aisele belanja sendiri dan menentukan penerima bantuan sesuai SK yang dia buat sendiri. Baru kalau kami BPD minta, dia Kades tidak mau menjelasan,” ujarnya kepada media pada Minggu (08/12/2024).
### Keterbukaan yang Hilang
Dana desa kuli Aisele dan bantuan yang seharusnya dikelola secara transparan demi kesejahteraan masyarakat Desa kuli Aisele justru diduga menjadi sarana untuk memperkaya diri dan keluarga Jeremias Thine Warga berharap agar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, khususnya Bupati Rote Ndao, segera turun tangan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dana desa kuli Aisele.
Bantuan seperti Hen Trektor yang diberikan secara tidak merata telah menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Warga menegaskan, keterbukaan dalam pengelolaan dana desa adalah hak masyarakat dan tidak boleh disembunyikan.
Reporter: Dance Henukh
