Laporan Khusus, Sulutnews.com – Marore di Peta Indonesia: Beranda Terdepan yang Terlupakan
Kepulauan Marore, sebuah gugus pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, berada di garis depan batas negara Indonesia–Filipina. Jaraknya hanya sekitar 46 mil laut dari Davao, Filipina Selatan, menjadikan Marore salah satu titik strategis dalam peta geopolitik Asia Tenggara.
Namun, alih-alih menjadi simbol kejayaan “beranda terdepan NKRI”, Marore justru hidup dalam realitas yang penuh ironi. Ketika pusat kekuasaan di Jakarta menafsirkan perbatasan sebagai wilayah penuh ancaman, warga Marore merasakan langsung dampaknya: kekurangan pangan saat musim berombak, kelangkaan BBM, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga tekanan regulasi dari berlapis-lapis institusi negara.
Narasi Ancaman yang Membelenggu
Selama dua dekade terakhir, framing geopolitik Indonesia di kawasan utara Laut Sulawesi hampir selalu berkutat pada isu ancaman lintas batas: penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, jalur teroris, dan senjata ilegal. Narasi ini begitu kuat hingga menutupi realitas lain yang jauh lebih penting: persoalan kesejahteraan masyarakat.
Pulau Marore, misalnya, sering disebut sebagai jalur potensial infiltrasi kelompok militan dari Filipina Selatan. Namun, yang jarang dibicarakan adalah bagaimana 3.000-an penduduknya harus bertahan hidup dengan suplai pangan yang bergantung pada cuaca laut. Jika ombak tinggi, kapal logistik terhenti. Beras, minyak goreng, bahkan air bersih bisa menjadi barang langka.
“Negara seakan hanya melihat kami sebagai ancaman, bukan sebagai manusia yang butuh hidup layak,” ungkap Jhony Rompas, tokoh masyarakat Sangihe.
Kehadiran Negara: Regulasi Tanpa Solusi
Kehadiran negara di Marore memang nyata, tetapi lebih banyak dalam bentuk patroli dan pengawasan. Hampir setiap instansi memiliki kewenangan sendiri. Setiap lembaga membawa aturan hukum yang berbeda, sering kali tumpang tindih, dan menambah beban psikologis warga.
Camat Kepulauan Marore, Marcos Sasiang, menegaskan bahwa situasi ini menciptakan rasa tidak nyaman bagi warganya.
“Kami tidak menolak aparat. Tapi masyarakat juga butuh kepastian ekonomi. Jangan sampai keberadaan kami di perbatasan hanya untuk diperiksa, dipantau, dan dicurigai. Padahal kami juga bagian dari NKRI yang berhak mendapat kesejahteraan,” kata Sasiang.
Marcos menambahkan, ada semacam “penjara tak terlihat” yang membelenggu masyarakat Marore. Aturan yang dibuat dengan niat baik di pusat, diimplementasikan tanpa adaptasi dengan kondisi lokal. Hasilnya, warga merasa diawasi terus-menerus, tapi jarang dibantu dalam urusan mendasar seperti logistik dan layanan publik.
Antara Bayang-Bayang Filipina dan Bayang-Bayang Jakarta
Secara geografis, kedekatan Marore dengan Filipina membuat interaksi lintas batas menjadi bagian alami kehidupan sehari-hari. Warga setempat sering berhubungan dengan nelayan Filipina untuk barter kebutuhan pokok atau menjual hasil laut. Namun, aktivitas ini kerap dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan aturan resmi perdagangan lintas negara.
“Padahal, hubungan kami dengan Filipina sudah lama terjalin secara kultural. Kalau pemerintah menutup semua jalur, sementara logistik dari pusat tidak lancar, bagaimana masyarakat bisa hidup?” ujar Ben Pilat, pemerhati perbatasan.
Menurut Pilat, paradigma geopolitik Indonesia masih terjebak pada “mental curiga”. Sementara negara-negara lain justru memanfaatkan perbatasan sebagai motor ekonomi. Contohnya Batam yang berkembang karena kedekatannya dengan Singapura, atau Entikong yang diarahkan menjadi pusat perdagangan dengan Malaysia.
“Kalau Marore diperlakukan sama, bukan mustahil kawasan ini bisa jadi hub ekonomi Laut Sulawesi. Tapi nyatanya, negara lebih sibuk patroli daripada membangun,” kritik Pilat.
Beranda Terdepan yang Jadi Belakang
Slogan “perbatasan adalah beranda terdepan NKRI” kerap dikumandangkan pejabat pusat. Namun, di Marore, slogan itu terdengar hambar. Infrastruktur dasar masih jauh dari kata memadai: listrik belum 24 jam, jaringan telekomunikasi lemah, fasilitas kesehatan minim, dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi karena ongkos transportasi laut.
“Beranda terdepan yang katanya dibanggakan, tapi di kenyataan kami justru paling tertinggal,” sindir Rompas.
Perasaan menjadi “anak tiri negara” sangat kuat di masyarakat Marore. Mereka merasa hanya dipanggil sebagai simbol kedaulatan saat ada kunjungan pejabat atau momen peringatan nasional, tetapi ditinggalkan saat berbicara soal kebutuhan sehari-hari.
Tekanan Regulasi: Negara Hadir dengan Wajah Keras
Selain persoalan logistik, warga Marore juga mengeluhkan banyaknya aturan yang membatasi ruang gerak. Misalnya, larangan berinteraksi dengan warga Filipina tanpa izin resmi, atau pembatasan penggunaan alat tangkap tertentu dengan alasan konservasi laut.
“Negara hadir, tapi wajah yang ditunjukkan adalah wajah keras. Kami diawasi, diatur, dilarang. Jarang sekali ada program yang benar-benar membantu,” kata Rompas.
Menurutnya, hal ini membuat warga merasa seperti “tahanan negara” yang selalu dicurigai. Setiap aktivitas ekonomi bisa saja dianggap ilegal jika tidak sesuai dengan aturan birokratis yang rumit.
Belajar dari Batam dan Singapura
Jika dilihat dari perspektif geopolitik modern, perbatasan seharusnya menjadi titik tumbuh ekonomi. Batam adalah contoh paling nyata: letaknya dekat Singapura, lalu dijadikan kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata yang memberi kontribusi besar pada perekonomian nasional.
Mengapa paradigma serupa tidak diterapkan di Marore? Posisi geografisnya yang dekat dengan Filipina justru bisa menjadi modal untuk membuka jalur perdagangan resmi, pariwisata bahari lintas batas, dan pusat logistik laut.
“Kalau Batam bisa, Marore juga bisa. Tinggal kemauan politik dari pemerintah pusat,” ujar Pilat.
Perspektif Akademisi: Dari Label ke Aksi Nyata
Pandangan serupa datang dari akademisi, Prof. G. Ijong, yang menilai kawasan Marore seharusnya dikelola sebagai kawasan ekonomi baru yang menopang kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Sangihe dan sekitarnya.
“Kawasan perbatasan tidak boleh hanya dilabeli sebagai pulau terluar atau wilayah rawan. Marore harus dipandang sebagai kawasan maju di Indonesia Timur. Itu berarti ada pembangunan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan begitu, masyarakat merasa dilibatkan dalam strategi besar bangsa, bukan sekadar dijadikan simbol,” jelas Prof. Ijong.
Ia menekankan, kehadiran negara harus hadir dengan strategi jangka panjang: membangun SDM perbatasan agar bisa bersaing, membangun ekonomi lokal agar mandiri, dan memperkuat layanan dasar agar masyarakat hidup dengan martabat.
Masyarakat sebagai Kunci Ketahanan Negara
Dalam teori geopolitik klasik, ketahanan suatu wilayah perbatasan ditentukan bukan hanya oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesejahteraan masyarakatnya. Warga perbatasan yang sejahtera akan merasa memiliki negara, sehingga lebih siap menjaga kedaulatan. Sebaliknya, warga yang tertinggal dan selalu dicurigai justru bisa kehilangan rasa memiliki.
“Kalau negara ingin benar-benar hadir, maka hadirlah dalam bentuk pembangunan. Hadirlah dengan memberikan solusi, bukan menambah rasa takut,” tegas Camat Sasiang.
Paradigma Baru yang Mendesak
Kini, semakin jelas bahwa paradigma lama perbatasan sebagai wilayah ancaman sudah tidak relevan. Pemerintah pusat perlu merumuskan strategi baru yang menempatkan kesejahteraan sebagai bagian integral dari geopolitik.
Masyarakat Marore bukan sekadar penjaga batas, mereka adalah warga negara yang berhak menikmati pembangunan. Jika pemerintah hanya melihat perbatasan sebagai “target operasi hukum”, maka Marore akan tetap terjebak dalam stigma: beranda terdepan yang penuh kecurigaan.
Penutup: Dari “Target Operasi” ke “Gerbang Ekonomi”
Sudah saatnya Marore dilihat dengan kacamata berbeda. Bukan lagi sebagai wilayah rawan, melainkan sebagai gerbang ekonomi Indonesia di utara. Bukan lagi sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai subjek pembangunan.
Jika paradigma ini berhasil diubah, Marore akan menjadi bukti bahwa beranda terdepan NKRI benar-benar mendapat tempat utama dalam strategi nasional. Namun, jika tidak, Marore akan tetap menjadi paradoks: disebut-sebut dalam retorika, tetapi ditinggalkan dalam kenyataan. (Andy Gansalangi)
