Tahuna, Sulutnews.com – Penanganan pascagempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Senin (8/6/2026) mulai menuai sorotan dari sejumlah tokoh masyarakat. Mereka mempertanyakan belum adanya kunjungan langsung dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, ke wilayah terdampak, khususnya kawasan perbatasan Indonesia–Filipina di Kecamatan Kepulauan Marore.
Memasuki hari ketiga pascabencana, masyarakat di Pulau Marore, Kawio, dan Matutuang masih menghadapi berbagai dampak akibat gempa. Hingga kini, belum tercatat adanya kunjungan langsung gubernur ke lokasi terdampak yang berada di wilayah terluar Sulawesi Utara tersebut.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerusakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi 54 unit rumah rusak berat, 21 unit rumah rusak sedang, dan delapan unit rumah rusak ringan. Selain itu, dua gereja, satu sekolah, dan satu rumah dinas guru mengalami kerusakan. Sebanyak 1.160 jiwa dilaporkan mengungsi akibat bencana tersebut.
Kondisi itu memunculkan kritik dari sejumlah tokoh yang menilai pemerintah provinsi perlu menunjukkan kehadiran langsung di tengah masyarakat terdampak.
Tokoh Laskar Merah Putih sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama dan Banser, Nader Baradja, mengaku prihatin dengan belum adanya kunjungan gubernur ke wilayah perbatasan yang terdampak cukup parah.
“Ketika masyarakat perbatasan sedang menghadapi musibah besar, mereka membutuhkan kehadiran pemerintah provinsi bukan hanya bantuan dari jauh. Yang seharusnya kehadiran langsung gubernur akan memberikan semangat dan menunjukkan bahwa negara hadir bersama mereka. Sampai hari ini kami masih menunggu apakah gubernur benar-benar memiliki kepedulian untuk datang melihat langsung kondisi warga di Marore, Kawio, dan Matutuang,” ujar Baradja.
Menurutnya, sejak menjabat sebagai gubernur, wilayah perbatasan Sangihe belum pernah dikunjungi secara langsung meskipun beberapa kali mendapat undangan dari pemerintah daerah.
“Kami menghormati kesibukan gubernur, tetapi wilayah perbatasan adalah beranda terdepan Indonesia. Jika dalam kondisi bencana seperti sekarang pun belum ada kunjungan, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan perhatian pemerintah provinsi terhadap daerah perbatasan,” tambahnya.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Sangihe, Ance Kahumata, menilai belum adanya kunjungan gubernur telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Masyarakat tentu berharap pemimpinnya hadir ketika mereka mengalami kesulitan. Saat membutuhkan dukungan moril dan perhatian pemerintah, masyarakat justru belum melihat kehadiran langsung gubernur di lokasi terdampak. Ini yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah warga,” kata Kahumata.
Ia menambahkan bahwa masyarakat perbatasan selama ini selalu memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah provinsi sehingga sudah sewajarnya mereka memperoleh perhatian yang sama ketika menghadapi bencana.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa wilayah perbatasan hanya diingat saat membutuhkan suara masyarakat, tetapi terlupakan ketika warga sedang menghadapi musibah. Kehadiran seorang pemimpin di tengah rakyatnya pada saat bencana memiliki makna yang sangat besar,” ujarnya.
Di tengah sorotan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dinilai bergerak cepat dalam merespons dampak bencana. Sejak hari pertama pascagempa, pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, serta instansi terkait langsung melakukan pendataan kerusakan, penanganan pengungsi, dan penyaluran bantuan darurat kepada masyarakat terdampak.
Pada hari ini Rabu (10/6/2026), tim pemerintah daerah dijadwalkan bertolak menuju wilayah perbatasan yang terdampak gempa. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, guna memastikan kondisi masyarakat sekaligus meninjau langsung dampak kerusakan di Pulau Marore, Kawio, dan Matutuang.
Selain melakukan pemantauan lapangan, rombongan juga membawa bantuan logistik berupa bahan makanan, kebutuhan pokok, serta obat-obatan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang masih berada di lokasi terdampak dan pengungsian.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait penanganan bencana.
“Saat ini kami sedang menjemput bantuan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah menyiapkan tim yang akan turun langsung ke wilayah perbatasan membawa bantuan logistik dan obat-obatan. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi serta mempercepat proses penanganan pascabencana,” kata Wandu.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat di wilayah perbatasan masih berharap adanya kunjungan langsung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna melihat kondisi riil para korban serta memastikan percepatan penanganan dan pemulihan pascagempa di kawasan terluar Indonesia tersebut. (Andy Gansalangi)
