Manado, Sulutnews.com – Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota bersama lintas sektor, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (07/10/2025).
Rakor ini menjadi wadah penting bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk memperkuat sinergi kebijakan dan mengevaluasi kinerja program penanggulangan kemiskinan. Dalam kegiatan tersebut, Wabup Tendris Bulahari mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menandatangani berita acara pernyataan dukungan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Selain itu, Wabup juga memaparkan capaian kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sangihe pada tahun 2025 tercatat 9,38 persen, turun dari 9,85 persen pada tahun 2024, menunjukkan tren positif hasil dari sinergi lintas sektor dan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, baik melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan dasar, maupun intervensi khusus bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem,” ujar Wakil Bupati Tendris Bulahari dalam paparannya.
Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa Pemkab Kepulauan Sangihe terus memperkuat implementasi Program Sangihe Sejahtera, yang berfokus pada empat pilar utama, yakni:
- Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin,
- Penguatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM dan kelompok nelayan,
- Perbaikan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak,
- Integrasi data kemiskinan daerah melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemanfaatan Satu Data Kemiskinan Sangihe.
Pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan Baznas, CSR perusahaan lokal, dan lembaga nonpemerintah untuk memperluas jangkauan program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap dengan koordinasi yang lebih kuat bersama pemerintah provinsi dan lintas sektor, target penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2025 dapat kita capai,” tambahnya.
Kegiatan Rakor TKPKD 2025 ini dihadiri oleh Wakil Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, perwakilan Bappeda, OPD teknis bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan, serta unsur kementerian/lembaga pusat yang menangani isu penanggulangan kemiskinan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan kembali pentingnya sinkronisasi kebijakan, integrasi program, dan akurasi data untuk memastikan setiap intervensi benar-benar menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta berkontribusi langsung pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat daerah. (Andy Gansalangi)
