Sulutnews.com, Kaur – Rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah telah diadakan, menyoroti tren kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan di minggu pertama Maret 2024. Rapat ini, yang berlangsung secara virtual melalui platform Zoom, diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dihadiri oleh para pejabat terkait termasuk Kadis Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BPS Kabupaten Kaur, dan Kabid BPKAD, Rabu (13/03/2024).
Rakor ini dibuka oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, dalam rapat tersebut menghadirkan data kondisi inflasi dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan Minahasa Selatan tercatat memiliki inflasi tertinggi sebesar 6,06. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan inflasi pada bulan Februari yang menunjukkan makanan, minuman, dan tembakau sebagai kelompok yang mengalami inflasi tertinggi, memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi nasional.
“Beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di bulan Februari, dengan inflasi beras mencapai 5,32% baik secara month-to-month (m-to-m) maupun year-on-year (y-on-y). Meski demikian, Amalia menyampaikan bahwa situasi harga beras mulai terkendali berkat masuknya masa panen di beberapa sentra produksi, ujarnya.
Tanggapan datang dari Kadiv POPP Epi Sulandari mengatakan, upaya Perum Bulog dalam menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) cukup dan tersebar merata di seluruh Indonesia, termasuk melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pembangunan kios-kios pantau di pasar tradisional untuk menjaga stabilitas harga.
“Rapat ini menjadi cerminan dari kerjasama lintas sektor yang intensif dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan. Dengan upaya dari berbagai pihak, diharapkan stabilitas harga pangan dapat terjaga, menghindari lonjakan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat luas,” ungkap Epi Sulandari.
Tambahny, Strategi yang diterapkan meliputi pengawasan distribusi beras, pemantauan harga pasar secara real-time, dan intervensi pasar bila diperlukan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kesejahteraan masyarakat, tutup Epi Sulandari. (ADV/Metra)
