Kaur Bengkulu, sulutnews.com – Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bersih, transparan, dan memihak kepentingan peserta didik serta keluarganya. Namun, kabar yang beredar di lingkungan orang tua siswa baru kelas 1 SMA 4 Kaur Utara, Kabupaten Kaur justru memantik kekhawatiran. Konon, pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah diatur dan harus melalui oknum guru yang berstatus PNS, seolah memberi pilihan bebas namun nyatanya mengarahkan ke tempat tertentu dan menutup kebebasan orang tua memilih.
Saya dan sejumlah orang tua telah berusaha meminta kejelasan kepada Kepala Sekolah, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi. Padahal, pemerintah sudah sangat tegas mengatur hal ini lewat Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 : pengadaan seragam adalah tanggung jawab orang tua, yang bebas membeli di mana saja, menjahit sendiri, atau memakai yang masih layak pakai dari kakak/kerabat . Sekolah dan guru dilarang keras mewajibkan, mengarahkan, atau mengelola penjualan seragam di tempat yang ditunjuk.
Jika benar terjadi lewat oknum guru PNS, ini bukan sekadar pelanggaran aturan sekolah, melainkan pelanggaran disiplin kepegawaian. Guru PNS wajib menjadi teladan, taat peraturan, dan mengutamakan pelayanan publik—bukan menjadikan momen masuk sekolah sebagai peluang komersial yang memberatkan masyarakat . Apalagi di tengah pemulihan ekonomi, setiap rupiah sangat berharga bagi keluarga kami.
Praktik seperti ini mencederai asas keadilan dan transparansi pendidikan. Orang tua menjadi cemas, takut anaknya tidak diterima jika tidak menuruti arahan, sementara hak kami untuk memilih diabaikan sepenuhnya. Kami berharap Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kaur dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu segera melakukan pengecekan mendalam, meminta klarifikasi pihak sekolah, dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.
Kami tidak menuntut kemudahan yang berlebihan, kami hanya meminta hak kami dipulihkan: bebas memilih tempat membeli seragam sesuai kemampuan, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Biarkan sekolah fokus mendidik anak bangsa, bukan sibuk mengurus jual beli seragam. Kepada pihak sekolah, tolong berikan jawaban yang jelas dan terbuka kepada kami, karena kami juga punya hak untuk tahu.
Semoga kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan pendidikan di Kaur tetap terjaga kemurniannya demi masa depan anak-anak kita. Tanto.G
