Menu

Mode Gelap
Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan

Manado · 22 Jan 2025 11:28 WITA ·

Kurang Progres Atasi Persoalan Sosial Masyarakat Desa, Dinas PMD Sulut Dikritik Anggota DPRD


Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

MANADO,Sulutnews.com – Banyaknya program bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah bagi warga miskin yang sering salah sasaran sehingga banyak memunculkan masalah di tengah masyarakat di Sulawesi Utara menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukouw. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)  komisi I bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Walukouw melayangkan kritikan terhadap kinerja Kepala Dinas PMD bersama jajaran dalam merealisasikan program bantuan sosial kepada masyarakat Miskin tidak berdasarkan fakta lapangan tetapi justru hanya berdasarkan data diatas kertas.

“Saya kira program pengentasan kemiskinan progresnya belum menyentuh secara tepat masyarakat miskin. Sehingga program setiap tahun dalam rangka mengantisipasi atau mengurangi ketimpangan sosial bagi Gelandangan, PSK, SKTM, masih kurang. Begitu juga kebijakan mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi  bencana Banjir dan Tanah longsor, juga bencana yang lain, catatan program dinas PMD tahun 2025 tidak terlihat,” tegas Henry.

Juga Politisi Demokrat Sulut ini  mempertanyakan anggaran dan program di tahun 2025 untuk meminimalisir angka desa kumuh di sulut.“Untuk program tahun 2025 dianggarkan atau tidak, terkait bantun bencana bagi desa. Juga kebijakan terkait pengembangan Desa kumuh yang kalau tidak salah di Sulut masih terdapat 1,85 persen, seperti apa,” tanya Walukow

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Anggota DPRD tersebut, Kepala Dinas PMD sulut Darwin Muksin mengungkapkan kunci dari permasalahan ketimpangan tersebut ada di ketersediaan anggaran.“Semua itu ada pada titik anggaran, misalnya kita memberikan di sektor pertanian, petani memiliki ladang tapi dia tidak punya alat. Apakah yang akan kita bantu, misalnya kita bantu dengan hand tractor bisa aja seluruh kab/kota ada ketimpangan, tetapi like and dislike. Kalau memang aspirasi seperti ketimpangan tadi diberikan hand tractor, tolong juga kami diberikan anggaran, maka kami siap memberikan bantuan,” kata Darwin mengungkap persoalan yang dihadapi Dinas PMD.(Josh tinungki)

Artikel ini telah dibaca 1,025 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Lima Fraksi DPRD Sulut Setujui Perubahan KUA PPAS APBD 2026

26 Agustus 2026 - 10:35 WITA

Gubernur Beberkan Rincian Pendapatan Daerah di Perubahan KUA-PPAS 2026, Naik Rp 3,2 Triliun

26 Agustus 2026 - 10:25 WITA

Pemprov Sulut Salurkan Bantuan Rp.750 Juta Untuk Bencana NTT

25 Agustus 2026 - 10:19 WITA

Gelar Lomba Rakyat, DPC Partai Demokrat Minahasa Bangun Kebersamaan Bersama Rakyat

25 Agustus 2026 - 10:04 WITA

9 Warga Brasil dan Cina Dideportasi Selang Januari Sampai Agustus 2026

24 Agustus 2026 - 23:47 WITA

Gelar Lomba Rakyat, Partai Demokrat Nyatakan lebih Dekat Dengan Rakyat.

23 Agustus 2026 - 22:12 WITA

Trending di Manado