Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024 Caroll-Sendy Apresiasi Dua Pahlawan Nasional Asal Tomohon Gubernur Olly Dondokambey : HUT Ke-60 Sulawesi Utara Mengalami Kemajuan Pesat KPU Kabupaten Lebak Gelar Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Menparekraf Sandiaga Uno Puji Pemda Sulut Laksanakan Discover North Sulawesi 2024 Saat Ditangkap Kapal MV Lakas Berbendera Filipina Tidak Memiliki Dokumen Lengkap

Manado · 22 Jan 2025 11:28 WIB ·

Kurang Progres Atasi Persoalan Sosial Masyarakat Desa, Dinas PMD Sulut Dikritik Anggota DPRD


Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

MANADO,Sulutnews.com – Banyaknya program bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah bagi warga miskin yang sering salah sasaran sehingga banyak memunculkan masalah di tengah masyarakat di Sulawesi Utara menjadi perhatian serius Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukouw. Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP)  komisi I bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Walukouw melayangkan kritikan terhadap kinerja Kepala Dinas PMD bersama jajaran dalam merealisasikan program bantuan sosial kepada masyarakat Miskin tidak berdasarkan fakta lapangan tetapi justru hanya berdasarkan data diatas kertas.

“Saya kira program pengentasan kemiskinan progresnya belum menyentuh secara tepat masyarakat miskin. Sehingga program setiap tahun dalam rangka mengantisipasi atau mengurangi ketimpangan sosial bagi Gelandangan, PSK, SKTM, masih kurang. Begitu juga kebijakan mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi  bencana Banjir dan Tanah longsor, juga bencana yang lain, catatan program dinas PMD tahun 2025 tidak terlihat,” tegas Henry.

Juga Politisi Demokrat Sulut ini  mempertanyakan anggaran dan program di tahun 2025 untuk meminimalisir angka desa kumuh di sulut.“Untuk program tahun 2025 dianggarkan atau tidak, terkait bantun bencana bagi desa. Juga kebijakan terkait pengembangan Desa kumuh yang kalau tidak salah di Sulut masih terdapat 1,85 persen, seperti apa,” tanya Walukow

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Anggota DPRD tersebut, Kepala Dinas PMD sulut Darwin Muksin mengungkapkan kunci dari permasalahan ketimpangan tersebut ada di ketersediaan anggaran.“Semua itu ada pada titik anggaran, misalnya kita memberikan di sektor pertanian, petani memiliki ladang tapi dia tidak punya alat. Apakah yang akan kita bantu, misalnya kita bantu dengan hand tractor bisa aja seluruh kab/kota ada ketimpangan, tetapi like and dislike. Kalau memang aspirasi seperti ketimpangan tadi diberikan hand tractor, tolong juga kami diberikan anggaran, maka kami siap memberikan bantuan,” kata Darwin mengungkap persoalan yang dihadapi Dinas PMD.(Josh tinungki)

Artikel ini telah dibaca 1,018 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Stella Runtuwene : Masyarakat Sulut Siap Sambut Pemimpin Baru

8 Februari 2025 - 10:37 WIB

SMP Katolik Santa Theresia Malalayang Manado Dukung Program MBG Dari Pemerintah Pusat

7 Februari 2025 - 22:02 WIB

Sejumlah Kepsek SMA Negeri di Sulut Menyatakan Siswa Mereka Sudah Masuk PDSS Untuk Ikut SNBP 2025

7 Februari 2025 - 15:39 WIB

DPRD Sulut Paripurnakan Usulan Pemberhentian OD-SK, Ini Yang Disampaikan Silangen

7 Februari 2025 - 14:39 WIB

Anggota DPRD Sulut Interupsi di Paripurna Pengesahan Gubernur YSK dan Wagub VM

7 Februari 2025 - 13:19 WIB

Gubernur Olly Dondokambey Apresiasi Pelaksanaan Pameran Pendidikan dan Inovasi Perguruan Tinggi Oleh LLDIKTI Wil XVI

6 Februari 2025 - 22:06 WIB

Trending di Manado