Menu

Mode Gelap
Sidang Terbuka Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Acara Purnabakti Guru Besar Prof Bernhard Tewal Walikota Tomohon Caroll Senduk Didampingi Sekot Edwin Roring Hadiri Dialog Publik “Masyarakat Bertanya Walikota Menjawab” Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang

NTT · 21 Mar 2024 23:38 WIB ·

Kepala Dinas Sosial Rote Ndao Bantah Keterlibatan dalam Pembagian Bansos dan Politik


 Foto Ilustrasi Perbesar

Foto Ilustrasi

Rote Ndao, Sulutnews.com – Ferdinand Haning, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak terlibat dalam pembagian bantuan sosial (Bansos) dan aktivitas politik. Hal ini disampaikan secara tegas sebagai respons terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait peran Dinas Sosial dalam distribusi bansos serta tuduhan terkait politisasi penerimaan bantuan.

Haning menegaskan bahwa urusan bansos, terutama yang berkaitan dengan pangan, bukanlah kewenangan dari Dinas Sosial. Ia menjelaskan bahwa pengurusan bansos pangan dilakukan oleh pihak terkait seperti Daud Elimanafe, sedangkan Dinas Sosial fokus pada program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam keterangannya kepada media pada Kamis, Haning menjelaskan bahwa dana PKH diurus oleh Bank, sedangkan penyaluran sembako dilakukan melalui kantor pos. Dinas Sosial hanya bertanggung jawab atas pendataan dan pengiriman informasi ke pusat terkait penerima manfaat.

Lebih lanjut, Haning menyoroti distribusi bantuan beras yang dilakukan oleh PT Proyek dari perusahaan PIC Jakarta. Ia menegaskan bahwa hal ini dilakukan tanpa koordinasi yang baik dengan pihak terkait, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Haning menekankan bahwa distribusi beras seharusnya melibatkan pihak terkait yang berwenang dalam pangan, dan prosesnya harus didukung dengan edukasi kepada masyarakat terkait asal-usul bantuan serta kriteria penerimaan.

Haning juga menyoroti bahwa distribusi bansos didasarkan pada Surat Keputusan (SK) dari pihak berwenang di tingkat nasional, bukan dari pihak lokal seperti Bupati atau Dinas Sosial. Ia menegaskan bahwa nama-nama penerima bantuan sudah ditetapkan dalam SK yang telah ditandatangani oleh pihak berwenang di tingkat nasional, sehingga tidak dapat diganti sembarangan oleh pihak lokal.

Dalam penutup pernyataannya, Haning menegaskan bahwa tindakan sembarangan dalam mengganti nama-nama penerima bansos dapat berujung pada tindakan hukum. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terkait distribusi bansos.

Dengan demikian, pernyataan Ferdinand Haning sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait peran Dinas Sosial dalam distribusi bansos serta memastikan bahwa proses distribusi bantuan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reporter : Dance henukh

Artikel ini telah dibaca 1,666 kali

Baca Lainnya

Keneng Nurung Haji Gani Ketua Partai Gelora Kabupaten Rote Ndao : SK Partai Gelora Untuk Kabupaten Rote Ndao Belum Dikeluarkan Oleh DPP

19 July 2024 - 10:42 WIB

Di Rote Ndao Viral di Media Sosial : ASN Diduga Tekan Aparat Desa Untuk Pilih Paket Tertentu

18 July 2024 - 09:49 WIB

BPKP NTT Berkomitmen Ungkap Kasus Tipikor di Rote Ndao

4 July 2024 - 10:27 WIB

9 Tahun Berbakti Dan Melayani Masyarakat NTT Jane Natalia Suryanto NTT Adalah Tempat untuk Dirinya Melayani

2 July 2024 - 16:37 WIB

Bungkam BPKP Provinsi NTT Untuk Kerugian Negara Kasus COVID-19 di Rote Ndao

28 June 2024 - 19:08 WIB

Youth Rote Movement: Aksi Bersih Sumber Air Oemau dan Lelain sebagai Bentuk Cinta Rote Ndao

28 June 2024 - 16:33 WIB

Trending di NTT