Sitaro.sulutnews.com | Polres Sitaro resmi menerbitkan Daftar Pencarian Saksi (DPS) untuk dua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Yakni Bob N. Janis dan Maria Badoa terkait dugaan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah ( pilkada) Tahun 2024.
Kapolres Sitaro, AKBP Iwan Permadi melalui Kasat Reskrim, IPTU Nopry Saribatian, menjelaskan bahwa penerbitan DPS ini dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan kedua saksi tersebut tidak memenuhi dua kali panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas.
“Kedua saksi tersebut sebelum diterbitkan DPS sudah kami panggil sebanyak dua kali. Namun, mereka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Selain itu, handphone mereka juga tidak aktif, sehingga sulit bagi penyidik untuk berkomunikasi,” ujar Saribatian.
“Untuk kepentingan penyidikan perkaranya masing-masing maka diterbitkan surat perintah membawa saksi namun karena keberadaan kedua saksi tersebut tidak diketahui karena sudah di cek di rumah tempat tinggal masing – masing ternyata tidak ada sehingga penyidik menerbitkan daftar pencarian saksi,” Jelas Saribatian.
Saribatian juga mengharapkan agar keduanya bersikap kooperatif dan segera memberikan keterangan sebagai saksi.
Dijelaskan juga oleh Saribatian, bahwa keterangan dari kedua saksi sangat penting dalam memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Yakni, Bob N. Janis dengan dugaan Tindak Pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 A ayat (1) undang-undang RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang telah diubah beberapa kali terakhir menjadi undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23/11/ 2024 di kelurahan Akesembeka Kec. Siau Timur.
Adapun Maria Badoa dengan dugaan Tindak Pidana Melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Jo Pasal 69 Huruf k Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang yang terjadi pada tanggal 24/11/ 2024 sekitar pukul 07.41 Wita di kampung Buang kec. Siau Biaro Kab. Kepl. Sitaro yang merupakan wilayah hukum Polres Sitaro.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari kedua saksi terkait ketidakhadiran mereka dalam panggilan polisi.
