Manado, Sulutnews.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari kembali mengangkat persoalan lemahnya infrastruktur telekomunikasi di kawasan perbatasan. Ia menegaskan, masyarakat di wilayah terluar Indonesia tidak boleh lagi menghadapi ancaman terputusnya akses komunikasi setiap kali terjadi gangguan jaringan.
Pernyataan tersebut disampaikan Michael Thungari saat menghadiri Sosialisasi dan Koordinasi Perbaikan Palapa Ring Tengah Segmen Morotai–Melonguane yang digelar di Swiss-Belhotel Manado, Selasa (28/7/2026). Forum itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyoroti kebijakan pemeliharaan kabel laut pada jalur Morotai–Talaud yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, jalur tersebut berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang memiliki tingkat aktivitas gempa cukup tinggi sehingga rentan mengganggu konektivitas telekomunikasi.
Sebaliknya, ia mempertanyakan mengapa jalur Manado–Ondong Siau (MOS), yang dinilai memiliki risiko lebih rendah, belum menjadi prioritas sebagai penguatan jaringan cadangan demi menjaga keberlangsungan layanan komunikasi di wilayah kepulauan.
“Kami tidak ingin masyarakat di wilayah perbatasan terus menjadi korban setiap kali terjadi gangguan jaringan. Komunikasi saat ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penunjang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Karena itu, sudah saatnya ada solusi permanen yang mampu menjamin konektivitas di daerah kepulauan,” tegas Thungari.
Thungari mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan jaringan MOS sebenarnya bukan isu baru. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperjuangkannya selama hampir sepuluh tahun sebagai bagian dari upaya menghadirkan jaringan telekomunikasi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat perbatasan.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera menghadirkan solusi permanen, bukan sekadar penanganan sementara setiap kali terjadi gangguan.
Bupati juga mengingatkan bahwa selama proses pemeliharaan jaringan berlangsung, penurunan kapasitas layanan berpotensi mengganggu berbagai sektor vital, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga komunikasi masyarakat yang kini sangat bergantung pada jaringan internet.
“Menjelang Hari Kemerdekaan, jangan sampai masyarakat di pulau-pulau terluar justru merasakan kemerdekaan tanpa akses komunikasi. Negara harus hadir memastikan layanan telekomunikasi tetap berjalan dengan baik, termasuk menyediakan alternatif melalui jaringan satelit pada titik-titik pelayanan publik,” ujarnya.
Selain meminta agar layanan telepon, SMS, dan aplikasi pesan instan tetap dapat beroperasi selama masa pemeliharaan, Bupati juga menilai tantangan di wilayah perbatasan semakin berat karena masih adanya daerah yang menghadapi pasokan listrik yang belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa akses telekomunikasi merupakan bagian dari pemerataan pembangunan nasional. Ia berharap pemerintah pusat bersama seluruh pemangku kepentingan dapat segera merealisasikan penguatan jaringan yang lebih andal sehingga masyarakat di Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud dapat menikmati layanan komunikasi yang setara dengan daerah lain di Indonesia. (Andy Gansalangi)
