MANADO,Sulutnews.com – Anggota DPRD Sulut Eldo Wongkar menilai, kebijakan pemerintah dengan menerapkan input Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD melalui aplikasi sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) sudah sangat baik dan perlu mendapatkan dukungan, namun dalam hal Pokir mana saja yang dapat diakomodir ditentukan bagaimana hasil verifikasi SKPD yang diselaraskan dengan Visi Misi Gubernur, ini perlu mendapat catatan, mengingat Pokir yang diinput oleh Anggota DPRD bukan untuk kepentingan Anggota tetapi untuk kepentingan masyarakat yang didasarkan dari hasil reses anggota DPRD yang dilakukan di masing – masing Daerah Pemilihan
“Sebagai Anggota DPRD kami mengusulkan dalam pokir adalah aspirasi masyarakat yang berhasil di jaring lewat pelaksanaan reses, sehingga diingatkan agar visi misi Gubernur yang baru harus dapat mer mengakomodir setiap Pokir yang diajukan,” kata Eldo, usai mengikuti Sosialisasi Input data lewat Pokir yang digelar Selasa (14/1/2025) oleh Bapeda Provinsi di kantor DPRD Sulut.
Menurut politisi muda yang saat ini duduk sebagai anggota komisi II bidang keuangan, komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat adalah kewajiban dan ini sesuai dengan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tetap berjuang bersama rakyat.” Menjadi Anggota DPRD adalah amanah yang diberikan oleh rakyat, sehingga kami berkewajiban untuk memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Politisi PDIP asal daerah pemilihan Minsel – Mitra ini.
Untuk diketahui input data Pokir anggota DPRD Sulut tahun 2025 masih harus menunggu revisi APBD yang akan diselaraskan dengan Visi Misi Gubernur terpilih YSK yang akan segera dilantik Maret 2025 ini. (Josh tinungki)
