Menu ✖

Mode Gelap
Geger! KSP Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Dua Jenderal Polri Ikut Terseret Breaking News : Polnustar Kembali Mewisuda 136 Mahasiswa Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar

Hukrim · 11 Jan 2026 11:00 WITA ·

Dugaan Penyuapan pada Tender Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Kupang Trayek R26 dan R27 Tahun 2026


 Komisi Pemberantasan Korupsi Perbesar

Komisi Pemberantasan Korupsi

NTT,Sulutnews.com — Proses tender penyelenggaraan subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kupang untuk trayek R26 dan R27 tahun anggaran 2026 dengan nilai total Rp 20.307.511.000 kini menuai sorotan tajam setelah muncul dugaan kuat adanya praktik penyuapan yang melibatkan Ketua Panitia Pengadaan (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

Pihak Institut untuk Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan (IFC) akan melaporkan kasus dugaan korupsi ini secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kota Kupang pada hari Senin, 12 Januari 2026. Selain melaporkan proses tender yang dinilai tidak transparan, pihak IFC juga meminta agar KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap harta milik Kepala Kantor Sarana dan Operasional Pelayanan (KSOP) Tenau Kupang Simon Baon serta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terkait dengan tender tersebut.

Tindakan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan masalah yang sering terjadi, dengan titik kerentanan terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Sebelumnya, KPK telah mencatat sejumlah kasus korupsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain kasus suap yang melibatkan Wali Kota Kupang Semuel Kristian Lerik¹ ².

Dalam menghadapi persoalan korupsi, Pemerintah Kota Kupang telah menyatakan dukungan penuh terhadap program KPK dalam pembentukan percontohan kabupaten/kota antikorupsi. Pemerintah daerah juga telah melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan².

¹² Sumber referensi terkait kasus sebelumnya telah dicatat dalam catatan resmi KPK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dokumentasi Pemerintah Kota Kupang.

Reporter : Dance Henukh

Artikel ini telah dibaca 1,350 kali

Baca Lainnya

Diduga Gelapkan Motor, AS Diamankan di Bunaken

10 Oktober 2026 - 07:42 WITA

Warga Pulo Bandring Minta Kapolres Asahan Tegas Sanksi Oknum Bhabinkamtibmas, Postingan Kasus Dugaan Pidana Dikritik Langgar Hukum

6 Oktober 2026 - 22:09 WITA

Akankah Penyelundupan Sianida di Perbatasan Sangihe-Filipina Berakhir?

25 September 2026 - 15:27 WITA

Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM Subsidi di Rote Ndao Sesuai Ketentuan

9 September 2026 - 14:04 WITA

2 Kasus Curanmor Terungkap, Tim URC dan Pantera Polres Bitung Amankan Tiga Pelaku 

29 Agustus 2026 - 17:29 WITA

Kejari Talaud Tetapkan RR sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah

28 Agustus 2026 - 10:11 WITA

Trending di Hukrim