MANADO,Sulutnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian dan penjelasan pimpinan DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Michela Euqinia Paruntu, Royke Anter dan Stela Marlina Runruwene tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (02/03/2026). Dalam sambutannya Ketua DPRD Sulut menegaskan bahwa Tata Tertib DPRD merupakan pedoman dan landasan normatif dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang lembaga legislatif daerah, baik dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan.
“Tata tertib akan menjadi instrumen penting dalam menjaga marwah, etika, tertib administrasi, serta mekanisme persidangan agar seluruh proses pengambilan keputusan berjalan demokratis, transparan, dan akuntabel. Setiap tahapan pembahasan, mulai dari perencanaan program pembentukan perda, pelaksanaan rapat alat kelengkapan, hingga penetapan keputusan dalam rapat paripurna wajib berpedoman pada ketentuan tersebut,” kata Andy.
Dia juga menjelaskan, seiring dinamika regulasi dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 perlu dikaji kembali secara komprehensif. Dari sebelumnya memuat 137 pasal dalam 16 bab, hasil revisi kini menjadi 198 pasal dan 19 bab
Sejumlah substansi penting yang masuk dalam kajian antara lain mekanisme perubahan program pembentukan perda, pengaturan hak konstitusional DPRD dalam hal kekosongan jabatan gubernur dan/atau wakil gubernur, mekanisme penyampaian dan pembahasan LKPJ gubernur, kewajiban pembuatan risalah rapat, hingga pengaturan kehadiran anggota DPRD secara virtual dalam kondisi tertentu. “Untuk pembahasan tingkat I nanti akan dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah diusulkan oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam rapat paripurna,” ungkapnya..
Dengan penetapan ini, Pansus resmi mulai bertugas membahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara.(josh tiningki)
