MANADO, Sulutnews.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungan yang berlangsung pada 16 Juli 2026.beetujuan untuk memperkuat koordinasi dan bertukar pengalaman dalam pelaksanaan fungsi alat kelengkapan dewan, khususnya menyangkut pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 serta optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam penyusunan agenda DPRD.
” Apresiasi atas kunjungan yang dinilai strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif,” kata Fransiscus.
Juga kata Dia, pertukaran praktik terbaik dan koordinasi lintas daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.” Agar Banggar di kedua lembaga legislatif baik DKI maupun Sulut akan semakin meningkatkan kwalitas dari segi Legislasi, anggaran maupun pengawansan,” tegas Fransiacus.
Diskusi kerja yang berlangsung mengupas mekanisme pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, peran strategis Badan Anggaran dalam menyusun APBD yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta optimalisasi fungsi Badan Musyawarah dalam penetapan agenda persidangan dan kegiatan DPRD.
Rombongan DPRD DKI Jakarta disambut langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Welliam Niklas Silangen, S.Sos., M.Si., di ruang VIP bandara.
Penyambutan resmi dilanjutkan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di mana Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus A. Silangen menerima rombongan didampingi Wakil Ketua Royke Anter, Anggota DPRD Amir Liputo, serta jajaran Sekretariat DPRD.
Mengenai tata kelola alat kelengkapan dewan dan peran dukungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas kedewanan untuk memperkuat hubungan kelembagaan serta meningkatkan kinerja Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Sekretariat DPRD di kedua provinsi.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan dan sinergi, serta komitmen melanjutkan kerja sama demi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.(josh tinungki)
