Rote Ndao,Sulutnews.com – Dr. Aksi Sinurat, SH, M.Hum menilai Kehadiran aktif Simson Polin, suami Wakil Bupati Rote Ndao, dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah telah memicu pertanyaan serius publik. Sebagai anggota DPRD Provinsi NTT, peran ganda yang diembannya mendampingi sang istri dalam hampir semua kegiatan pemerintahan telah menimbulkan perdebatan sengit mengenai etika pemerintahan, profesionalitas, dan bahkan munculnya dugaan sabotase pemerintahan daerah Kabupaten Rote Ndao.
Pantauan media ini menunjukkan kehadiran Pak Polin yang konsisten dan intensif dalam setiap kegiatan pemerintahan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakseimbangan antara perannya sebagai anggota legislatif dan pendamping aktif sang istri. Banyak yang berpendapat bahwa beliau lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan pemerintahan daerah daripada menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Lebih mengkhawatirkan lagi, kehadirannya terkesan lebih aktif daripada Bupati Rote Ndao sendiri dalam membimbing Wakil Bupati.
Dr. Aksi Sinurat, SH, M.Hum menilai Situasi ini telah menimbulkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat Rote Ndao. Dan bahkan secara modal dan etika pemerintahan tak etis.
Menurut Dr. Aksi Sinurat, SH, M.Hum, publik pasti mempertanyakan efektivitas pemerintahan daerah dan kepemimpinan di kabupaten tersebut. Pertanyaan-pertanyaan krusial muncul: Apakah kehadiran Simson Polin dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah sudah sesuai dengan etika dan kewenangannya sebagai anggota legislatif? Apakah hal ini tidak menimbulkan konflik kepentingan dan mengaburkan garis antara peran eksekutif dan legislatif? Lebih jauh lagi, benarkah dugaan sabotase pemerintahan yang ditujukan kepada beliau?
Dr. Aksi Sinurat, SH, M.Hum
Kejelasan peran dan tanggung jawab Simson Polin menjadi sangat penting. Perlu ditegaskan batasan kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dan sejauh mana keterlibatannya dalam pemerintahan daerah Rote Ndao masih dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk memastikan agar peran ganda ini tidak menghambat jalannya pemerintahan yang baik dan efektif di Rote Ndao, serta menjaga marwah lembaga legislatif.
Debat publik ini seharusnya menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Rote Ndao. Investigasi yang menyeluruh dan objektif perlu dilakukan untuk mengkaji dugaan sabotase pemerintahan dan memastikan bahwa semua pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku.
Reporter: Dance Henukh
