Reporter : Dance Henukh
ROTE NDAO – Ketersediaan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk bersubsidi, menjadi fokus utama perhatian Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, digelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Kegiatan ini tidak hanya membahas aspek administrasi, tetapi juga dirangkaikan dengan pemantauan langsung kondisi stok di gudang untuk memastikan data sesuai dengan realitas di lapangan.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian, Jodian A. Suki, S.Sos, ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Rote Ndao, para pengecer resmi, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga para penyuluh di lapangan, berkumpul untuk mencari solusi bersama demi kelancaran distribusi.
Ketersediaan Stok Terjamin Aman
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, kondisi ketersediaan pupuk di daerah ini dinilai cukup aman dan memadai. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 1.320,5 ton untuk pupuk Urea dan 1.176,85 ton untuk pupuk NPK.
Sementara itu, di Gudang Tunganamo masih tersedia stok sebesar 527,55 ton Urea dan 256,5 ton NPK. Angka ini belum termasuk pasokan tambahan yang saat ini sedang dalam proses pengangkutan atau alih stok dari Kupang menuju Rote Ndao sebanyak 418 ton. Hasil pantauan langsung memastikan bahwa pupuk-pupuk tersebut dalam kondisi baik dan siap didistribusikan kepada petani.
Tantangan pada Tingkat Serapan Petani
Meskipun tumpukan pupuk di gudang terlihat melimpah, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini justru terletak pada rendahnya tingkat serapan atau penebusan di tingkat petani. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar petani segera memanfaatkan kuota yang tersedia sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Dalam arahannya, Jodian A. Suki menegaskan bahwa keterlambatan atau ketidakaktifan dalam menebus pupuk dapat berdampak serius. “Jika penebusan tidak dimaksimalkan, maka akan berdampak pada alokasi pupuk tahun berikutnya yang berpotensi berkurang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar target penebusan dapat tercapai paling lambat akhir Oktober, guna menghindari penumpukan di akhir tahun. Lebih jauh, Jodian menambahkan bahwa sistem aplikasi Simluhtan bekerja secara otomatis. Petani yang tidak melakukan penebusan secara berturut-turut, risikonya nama mereka akan terhapus atau keluar dari daftar penerima manfaat dalam sistem.
Kemudahan Prosedur dan Sinergi
Untuk mempermudah proses, perwakilan Pupuk Indonesia wilayah Rote Ndao, Melki Benu, menyampaikan bahwa mekanisme penebusan tidak harus selalu dilakukan secara berkelompok. Petani juga dapat melakukannya secara perseorangan asalkan kelengkapan administrasi terpenuhi. Sebagai kemudahan tambahan, surat kuasa dapat ditandatangani oleh Kepala Desa atau Koordinator PPL Kecamatan setempat.
Sementara itu, Koordinator Penyuluh, Tony Nggadas, S.Pt, menekankan pentingnya sinergi antar pihak. Menurutnya, kelancaran penyaluran sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara pengecer, penyuluh, dan kelompok tani.
Rapat koordinasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar digunakan. Upaya ini dilakukan demi menjaga produktivitas lahan, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan alokasi subsidi di masa depan.
