Menu

Mode Gelap
Walikota Tomohon Caroll Senduk Didampingi Sekot Edwin Roring Hadiri Dialog Publik “Masyarakat Bertanya Walikota Menjawab” Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin

Jatim · 7 Jun 2024 20:28 WIB ·

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT


 Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT Perbesar

Jatim,Sulutnews.com – Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan. Hal itu juga sebagai bentuk pengawasan.

Budi Agung Nugraha selaku Ketua Tim menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan terjadi upaya penggiringan KPM untuk mengambil sembako/BPNT yang telah dipaketkan di penyedia. Padahal paket itu telah ditentukan.

Tidak hanya itu, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permensos No. 4 Tahun 2023 yang berakibat pada penidaklayakan terhadap KPM yang tidak mau mengambil paket sembako/BPNT.

“Satgasus merekomendasikan agar Kemensos RI meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi KPM agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6/24).

Menurutnya, Satgassus juga merekomendasikan evaluasi SDM yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan KPM menerima haknya. Caranya dengan mengatur regulasi dan mekanisme pengusulan Bansos Sembako/BPNT dan PKH lebih akuntabel, transparan, wajar, kebijakan dan pengendalian kebijakannya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

“Hal ini untuk meminimalisir peluang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghilangkan haknya KPM.
Satgassus akan terus mendampingi Kemensos RI untuk memastikan bahwa penerima Bansos adalah orang yang berhak dan layak menerima,” ujarnya.

Ditambahkan Yudi Purnomo Harahap selaku anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, tim juga melakukan kegiatan monitoring pencairan dan penyaluran Bansos Sembako/BPNT dan PKH. Selain itu, sosialisasi dan edukasi KPM di Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos.

“Adapun Kabupaten Lamongan dipilih karena ditemukannya ribuan data Keluarga Penerima Manfaat yang ditidaklayakan dalam kurun waktu Juni 2023 sampai dengan Februari 2024, diduga penidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 1,059 kali

Baca Lainnya

Itwasum Polri Gelar Audit Kinerja di Polda Sulut dan Satker

19 June 2024 - 22:17 WIB

Pemilik Tanah Kristian Feoh Warga Desa Mboeain Minta Polda NTT Selesaikan Kasus Dugaan Penyerobotan Tanah oleh Jenzi Lukius Gasperz

19 June 2024 - 19:48 WIB

Viral Kisah Sedih Fahri, Ayah Meninggal Saat Proses Seleksi Polri

17 June 2024 - 07:47 WIB

Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke-78 Tahun 2024 Polsek Kedurang Ilir Bagikan 50 Paket Bansos Kapada Masyarakat

15 June 2024 - 23:43 WIB

Eks Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan Jadi Advisor SEVIMA Lanjutkan Komitmen Demokratisasi Akses Pendidikan Berkualitas di Indonesia

15 June 2024 - 20:44 WIB

Menyabut Hari Bhayangkara Ke-78, Polres Boltim Gelar Bakti Kesehatan Donor Darah

14 June 2024 - 21:24 WIB

Trending di Boltim