Menu

Mode Gelap
Walikota Tomohon Caroll Senduk Didampingi Sekot Edwin Roring Hadiri Dialog Publik “Masyarakat Bertanya Walikota Menjawab” Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin

Sulut · 1 Jun 2024 23:00 WIB ·

Sandra Rondonuwu : Ontervensi Pemerintah Terhadap Harga Komoditi Pertanian Dibutuhkan, Guna Memutus Mata Rantai Praktek Calo


 Sandra Rondonuwu : Ontervensi Pemerintah Terhadap Harga Komoditi Pertanian Dibutuhkan, Guna Memutus Mata Rantai Praktek Calo Perbesar

MANADO, Sulutnews.com – Peran Dinas Pertanian dan Peternakan agar mencari solusi sehingga para petani holtikultura bisa menentukan sendiri harga jual setiap hasil pertaniannya, dinilai menjadi sebuah keharusan dan wajib dilakukan,. Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara saat memggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas Selasa (28/5/2024). Menurutnya, fakta selama ini penentuan harga jual hasil pertanian holtikultura khususnya komoditas bawang, rica, dan tomat (Barito), selalu ditentukan para calo pasar.

“Perlu ada intervensi pemerintah melalui Dinas terkait dalam hal harga bahan pokok masyarakat, sehingga monopoli calo terhadap harga tidak lagi terjadi,” kata Rondonuwu.

Juga menurut Politisi PDIP ini, akibat monopoli calo dalam penentuan harga Barito, petani yang notabene adalah pemilik justru tidak bisa berbuat banyak.“Harusnya ketika petani menjual hasil pertaniannya, maka harga yang ditawarkan adalah dari keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah. Bukan dari calo,” tegas Sharon panggilan akrab politisi yang selalu kritis saat bicara kepentingan masyarakat.

Upaya memutus mata rantai dari praktek-praktek yang merugikan petani ini, pihak Dinas diminta dapat bergerak cepat agar petani tidak lagi dibawa kendali para calo.“Dalam hal penetapan harga ketika sudah ada standar dari pemerintah maka itu yang dilakukan oleh petani dalam hal penetapan harga saat petani menjual komoditi pertanian,” imbuhnya. Sambil menuatakan Praktek penetapan harga komoditi pertanian oleh calo sudah berlangsung lama dan ini harus dihilangkan.(josh tinungki)

 

Artikel ini telah dibaca 1,460 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bahas Tahapan Pencalonan Kepala Daerah, KPU Sulut Gelar Rakor

15 July 2024 - 11:39 WIB

Bawaslu Sulut Evaluasi Pelaksanaan Coklit Pilkada Serentak 2024

15 July 2024 - 11:18 WIB

Zulkifly Densi Hadiri Rakernis Pelayanan Informasih dan Data Bawaslu RI

15 July 2024 - 11:07 WIB

Jadi Pembicara di Rakor Persiapan Pelaksanaan Pemilukada 2024, Ini Yang Disampaikan Erwin Sumampow

15 July 2024 - 11:00 WIB

Tampilkan Group Terbaik se Sulut, Lomba Masamper Piala Bergilir Ketua DPRD Sulut Hentak Jagat Sulut

13 July 2024 - 14:50 WIB

Goes To Campus KPU Sulut,di Fakuktas Syariah IAIN Manado

13 July 2024 - 13:28 WIB

Trending di Sulut