Tahuna, Sulutnews.com – Keberadaan pulau Kahakitang yang merupakan lokasi Ibukota Kecamatan Tatoareng, kondisinya sangat memprihatikan, beda perlakuan dengan pulau-pulau lain di wilayah Tatoareng.
Sebagai Ibukota Kecamatan, seharusnya lebih di dahulukan dalam pembangunan, namun nyatanya berbanding terbalik.
Salah satu contoh, program Indonesia terang tahun 2019 silam yang di gaungkan oleh Presiden Jokowi, dimana program itu sebagai bagian dari program membangun dari pinggiran atau Nawacita Jokowi.
Ya. Tiang listrik milik perusahaan listrik negara (PLN) di tancapkan di wilayah pulau untuk menerangi tiga kampung di pulau Kahakitang yakni, kampung Kahakitang, Dalako Bembanehe dan Taleko Batusaiki.
Bagaikan tempat jemuran, kabel-kabel tegangan tinggi di gantung diatas tiang listrik bahkan trafo pun terpasang sempurna. Kenyataan itu tentunya membuat hati rakyat seketika bergembira. Namun kegembiraan itu musnah dikarenakan harapan rumah-rumah warga dimalam hari akan terang, nyatanya hingga kini masih belum terwujud.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Kampung pun mengadakan program listrik kampung secara swadaya.
Listrik kampung ini, biasanya di nyalakan mulai pukul enam sore sedangkan di padamkan dengan jam yang bervariasi antara pukul sembilan malam dan sepuluh malam. Bayaran atau iuran biasa di tagih per Minggu, juga dengan jumlah tagihan bervariasi antara Rp. 25.000. sampai Rp. 45.000.
Dengan kondisi itu, terkadang tagihan listrik menjadi beban bagi masyarakat, bahkan tak jarang ada yang dengan terpaksa memadamkan listrik karena tidak bisa membayar tagihan mingguan.
Tak sampai disitu, derita yang harus di terima masyarakat yakni, kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan listrik kampung. Dengan alasan aturan ini itu, warga pulau Kahakitang harus siap mendengar penjelasan dan drama dari para pengambil kebijakan, katanya begini, katanya begitu, kata si anu ini dan si anu itu, sudah menjadi santapan khas warga pulau.
Saat musim kampanye, warga di pulau ini dibuat terkesima dan terpesona akan janji-janji manis dari para politikus yang mayoritas berkulit hitam manis, pokoknya semua yang manis, sedap di dengar dengan racikan bumbu-bumbu kebohongan di lontarkan dipertegas dengan gesture tubuh (bahasa tubuh) sambil tersenyum manis mereka keenakan berjanji ria, namun kenyataannya janji tinggallah janji.
Kita tinggalkan pembahasan soal listrik, kita masuk pembahasan soal infrastruktur jalan. Sejak era kepemimpinan Hironimus Rompas Makagansa 2016 silam, jalan lingkar Kahakitang tidak pernah lagi tersentuh sebutir pasir pun dari APBD.
Ironisnya jika musim hajatan politik, tim survei gemar turun sekedar ukur mengukur sembari berfoto ria di jalanan yang kalau musim penghujan menjadi kubangan, bahkan batu-batu sudah bosan terbenam di dalam tanah mereka menunjukkan jati dirinya di tengah jalanan rusak itu.
Herannya survei silih berganti, tapi tidak pernah ada hasilnya, jangan-jangan survei hanyalah akal-akalan untuk memperoleh biaya perjalanan dinas dan plus-plusnya. Herannya juga APBD hanya membiayai kegiatan survei yang tak pernah tuntas bahkan hasil surveinya kemungkinan tercecer di laut antara pulau Kahakitang dan pulau Sangihe.
Belum sampai disitu, satu-satunya BTS (Base Transceiver Station) milik Telkomsel, bagaikan kunang-kunang di malam hari, kadang jaringannya bagus, kadang juga lemot dan hilang entah pergi kemana.
Kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet terganggu akibat suplai jaringan timbul tenggelam, dampaknya berpengaruh terhadap pelayanan publik di kantor Kecamatan, Kantor Desa, sekolah-sekolah dan di masyarakat.
Lanjut ke soal moda transportasi laut, oleh Presiden Jokowi dibuatkan program koneksitas seluruh pulau di Indonesia dengan pelayaran murah yang langsung menyentuh masyarakat di pulau-pulau kecil. Ya kapal Sabuk Nusantara. Kapal lambat itu kini tidak lagi melayani pelabuhan Kahakitang, sekitar tiga tahunan.
Meskipun pelabuhan Kahakitang dengan fasilitas yang memadai di bandingkan dengan dermaga pulau Para, herannya kapal milik Pelni itu malahan hanya melayani pelabuhan Para.
Kondisi itu berdampak besar terhadap perekonomian di Kahakitang, biasanya harga barang tak berbeda jauh dengan Bitung, kini harga bahan bangunan, contoh mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Biasanya harga semen per sak kisaran Rp 90 an ribu, kini menjadi Rp. 130.000.
Kemudian kapal cepat yang melayani Tahuna-Manado, biasanya singgah di pelabuhan Kahakitang, sudah bertahun-tahun juga tidak melayani masyarakat di pulau Kahakitang, kapal tersebut hanya melayani masyarakat di pulau Para
Bony Piter, Warga Pulau Kahakitang berujar, keberadaan pulau Kahakitang saat ini memprihatinkan, ia berujar pemerintah Daerah harus menyeriusi keluhan masyarakat Kahakitang. “Kondisi kami di pulau ini ibarat anak tiri yang hanya di pandang sebelah mata, kami butuh pemerintah serius mengurus nasib kami” kata dia.
Hal itu juga di tambahkan Albert Kaunsui, kata dia Pulau Kahakitang sebagai Ibukota Kecamatan malahan luput dari perhatian pembangunan, “Di pulau ini Ibukota Kecamatan seharusnya menjadi perhatian khusus bukan sebaliknya” pungkas Kaunsui.
Sementara itu Pemerintah Daerah, melalui Sekretaris Daerah, Herry Wolff, mengatakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di pulau Kahakitang tetap menjadi perhatian Pemerintah.
“Intinya kami Pemerintah Daerah tetap memperhatikan aspirasi masyarakat Kahakitang, soal listrik Pemkab Sangihe sudah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk kelanjutan proyek listrik di pulau Kahakitang, soal transportasi Perintis, melalui Dinas Perhubungan akan mengawal penentuan rute pelayaran untuk kembali melayani wilayah Tatoareng, sedangkan soal infrastruktur jalan lingkar Kahakitang, pemerintah memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur itu, sedangkan persoalannya yang di hadapi adalah kondisi keuangan daerah, namun Pemerintah Daerah tetap memperhatikan pulau Kahakitang” jelas Sekda. (Andy Gansalangi)
