MANADO, Sulutnews.com – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara James Tuuk menyorot kondisi Bendungan Daerah Irigasi (DI) Kasinggolan yang rusak berat. Hal ini disampaikan Tuuk saat rapat dengar pendapat (RDP) Lintas Komisi bersama dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Sulut, Selasa (9/1/2024) siang di ruang Serba Guna DPRD Sulut.
“85 persen pintu air kasinggolan ini rusak padahal, ketersediaan beras di Sulut bergantung pada dua bendungan ini yaitu Bendungan Kasinggolan dan Bendungan Toraut,” kata Tuuk
Politisi PDIP ini juga mengatakan Produksi beras di dua bendungan ini turun, 48.429,6 ton per tahun. produksi beras kita turun. “Kalo dulu kita bisa memproduksi 71.220 ton per tahun, hari ini kita hanya bisa produksi 22.790,4 ton per tahun. Kalo hari ini kita bisa kejar siapa mau tanggung jawab? Untuk urusan pegawai saja tidak jelas,” ucap Tuuk dihadapan dinas PUPR, Balai Sungai dan SDA.
Legislator dua periode di DPRD Sulut ini secara tegas mengatakan agar empat bendungan yang ada di Sulut harus diaktifkan.“Republik ini kekurangan makan, sampai presiden harus lobby untuk beras. Tapi kita yang tinggal di lumbung beras menelantarkan empat bendungan besar ini,” sembur Tuuk.
Masih oleh Tuuk, pak gubernur Olly Dondokambey berupaya semaksimal mungkun membangun dua bendungan besar. “Tujuannya apa? Supaya pangan yang dimakan masyarakat sulut sebisa mungkin di produksi di sulawesi utara. Tetapi apa, dua bendungan besar kehilangan 48.429,6 ton per tahun,” ujar Legislator Dapil Bolaang Mongondow Raya ini.
Dirinya pun dengan lantang menyebut bila kegagalan produksi beras di Sulut jadi tanggung jawab Balai Sungai dan Dinas PU Sulut. Diketahui, RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen. Dan hadir pula Legislator lainnya yaitu, James Arthur Kojongian, Berty Kapojos, Amir Liputo, Rasky Mokodompit, Youngky Limen dan Arthur Kotambunan.(josh tinungki)
