MANADO, Sulutnews.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut dalam perannya membeda alokasi anggaran pada rancangan APBD tahun 2025 mengusulkan sejumlah kebijakan yang memprioritaskan pada kegiatan kerakyatan. Saat pembahasan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (TAPD) Jumat (29/11/2024) Ketua Fraksi Gerindra Louis Chramm menyampaikan sejumlah catatan yang diusulkan Fraksi terhadap APBD Tahun anggaran 2025 diantaranya di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur masyarakat perlu mendapatkan perhatian.
Penyerahan berkas persetujuan Fraksi Gerindra kepada Ketua DPRD Sulut
“APBD wajib memprioritaskan anggaran bagi program kerakyatan sehingga dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna meningkatkan produktifitas dan daya saing agar tujuan peningkatan ekonomi masyarakat dapat dicapai menuju Indonesia Emas tahun 2045” kata Louis saat membacakan Catan Fraksi terhadap APBD Sulut tahun 2025.
Juga Louis menyampaikan catatan fraksi atas APBD terkait masukan kepada pemerintah Provinsi agar dapat memperhatikan infrastruktur Jalan, Listrik, Pipa Air Bersih, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Wilayah Sulawesi Utara.” Peningkatan kesejahteraan Petani dan Nelayan yang selama ini diabaikan juga penambahan anggaran khusus bagi program pendidikan S1 dan S2 bagi mereka yang memenuhi syarat, menjadi kewajiban bagi pemerintah lewat APBD,” ungkap Louis.
Sebagaimana diketahui pembahasan APBD tahun 2025 telah tuntas dan ditetapkan lewat rapat paripurna yang digelar Jumat (29/11/2024) dimana Fraksi Partai Gerindra juga telah menyatakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda,(Josh tinungki)
