Tahuna, Sulutnews.com – Upaya menjaga stabilitas konektivitas digital di wilayah perbatasan terus diperkuat. Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah strategis dengan menggelar koordinasi dan konsultasi ke Kominfo Provinsi Sulawesi Utara.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dampak pekerjaan perbaikan jaringan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melonguane, yang berpotensi mengganggu layanan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mendorong peran aktif pemerintah provinsi untuk memastikan pihak penyedia layanan, khususnya Telkomsel, dapat menyiapkan jaringan cadangan (backup) guna meminimalisir gangguan komunikasi selama proses perbaikan berlangsung.
Selain itu, koordinasi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang di dalamnya mengatur zona infrastruktur bawah laut, termasuk jalur kabel Palapa Ring.
Ketua Komisi II DPRD Sangihe, Max H. V. Pangimangen, menegaskan bahwa langkah koordinasi ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak terlalu terdampak oleh proses perbaikan ini. Karena itu, perlu ada langkah antisipatif, termasuk kesiapan jaringan cadangan dari provider,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sangihe, Ronald Lumiu, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi sangat penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kami berharap Pemprov dapat memfasilitasi koordinasi lintas sektor, sekaligus mendorong operator untuk memastikan layanan tetap stabil selama proses perbaikan berlangsung,” jelas Lumiu.
Di sisi lain, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, memberikan perhatian serius terhadap transparansi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Ia mengusulkan agar pihak terkait, yakni BAKTI Kominfo dan PT Len Telekomunikasi Indonesia, dapat menyampaikan laporan progres pekerjaan secara rutin kepada masyarakat.
“Kami mengusulkan agar progres pekerjaan dilaporkan setiap hari kepada masyarakat. Ini penting agar publik mengetahui perkembangan yang ada dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” tegas Thungari.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu meminimalisir dampak gangguan jaringan serta memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap mendapatkan akses komunikasi yang memadai selama proses perbaikan berlangsung. (Andy Gansalangi)
