MANADO,Sulutnews.com -Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukouw menyoroti sistim penyampaian aspirasi lewat Pokok Pikiran DPRD Sulut yang ternyata banyak tidak diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sulut. Atas kondisi tersebut Henry Walukouw meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengungkap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat di cek
“Apakah RKA sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah masuk dalam SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) dan terakomodir berapa persen,” jelas Henry Senin, (25/11/2024) pada rapat badan anggaran bersama TAPD di ruang rapat DPRD Sulut.
Politisi partai Demokrat ini, juga mempertanyakan jika pokok-pokok pikiran kita yang disampaikan oleh Anggota DPRD. Mengingat hampir tiap penetapan APBD Pokir yang telah dimasukan justru tidak terealisasi.” Apakah Pokir Anggota DPRD yang sudah dimasukan hanya formalitas saja tetapi tidak diakomodir,” tanya Henry.
Tak hanya itu, Henry juga menyoroti penyaluran dana hibah lewat bantuan sosial sehingga meminta data penerima untuk dapat disampaikan oleh TAPD kepada DPRD.Sebenarnya seperti apa sih di bagian Kesra Provinsi Sulawesi Utara? Apakah bantuan-bantuan ini hanya milik kelompok tertentu? Saya pernah merekomendasikan beberapa rumah ibadah secara langsung karena mereka menyampaikan sudah dua tahun berturut-turut, tetapi tidak pernah dapat sehingga menimbulkan ketidak percayaan dari masyarakat,” tegas Henry mengkritik tim Anggaran pemerintah yang justru tidak taat dan sering abai terhadap kesepakatan bersama yang ditetapkan lewat rapat resmi di DPRD.
Henry juga berharap, TAPD dapat membuka RKA di seluruh SKPD sebagai bentuk keterbukaan dan profesionalisme pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.(josh tinungki)
