MANADO,Sulutnews.com – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Royke Anter meworning Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi agar.dalam menyampaikan laporan dapat menampilkan data yang sah, benar, akurat ke DPRD sehingga saat diadakan evaluasi tidak ada lagi pertanyaan yang mengulang. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Anggota DPRD adalah contoh dari data yang tidak valid sehingga kedepannya dapat menyampaikan sesuai dengan acuan.
“Kedepan saat diundang Hearing Anggota DPRD tidak bertanya tanya kenapa serapan anggaran di Dinas masih kurang ada di angka 11 % bahkan belum terserap,” kata Anter
Juga kata politisi Dapil Kota Manado ini, akibat data tidak akurat, ada tanggapan yang mengusulkan untuk tambah anggaran padahal sebenarnya tidak dibutuhkan.” Kedepan tolong diperbaiki, karna kita mitrsla kerja mari saling membenahi, karena ketika Dinas PMD tidak baik dalam melaksanakan program terutama Anggaran dan pada saat evaluasi akhir tahun anggaran, komisi 1 juga akan kena imbas,” tegas Anter.
Saat RDP yang di gelar, Senin (20/5/2026) siang tersebut Anter juga berharap ketika ada pemnagian atau lenyaljran bantuan pemerintah ke masyarakat penting agar komisi 1 dapat dilibatkan.” DPRD sesuai kedudukanya berdasarkan UU 23 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai penyelenggara pemerintah yang menetapkan program dan berhak melakukan fungsi Pengawasan,” tambahnya.” Paling tidak dinformasihkan ke Komisi dan bisa dilakukan di dapil masing – masing Anggota DPRD,” kata Anter.(josh tinungki)
