Manado, Sulutnews.com — DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/6/2024) pagi menggelar Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/penjelasan Gubernur Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Gubernur Sulut tahun anggaran 2023 sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi, dan penyampaian/penjelasan dprd terhadap 3 (tiga) buah ranperda prakarsa dprd tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ranperda tentang pemberdayaan pemuda, dan ranperda tentang perlindungan dan pelestarian danau tondano, sekaligus pendapat gubernur terhadap 3 (tiga) buah ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen Sp.B, KBD didampingi wakil ketua J Victor Mailangkay dan Raski A. Mokodompit, serta dihadir langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw.
Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen Sp.B, KBD menyampaikan keberhasilan yang merupakan bukti nyata komitmen pemimpin daerah kita, gubernur prof. Dr. (hc) Olly Dondokambey, se, dan wakil gubernur drs. Steven o. E. Kandouw dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sulut yang juga memberi harapan baru bagi masa depan bumi nyiur melambai tercinta, terus kita rasakan hingga saat ini.
“Lewat program – program inovatif, diantaranya pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta pelatihan keterampilan bagi para pemuda, ODSK mampu mendorong kewirausahan dan berbagai investasi baru. Sehingga berdasarkan rilis badan pusat statistik sulawesi utara pada beberapa waktu yang lalu, jumlah angka kerja sulut berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada februari 2024 sebanyak 1,34 juta orang, naik 26,13 ribu orang dibanding februari 2023,” kata Silangen.
Tingkat partisipasi angkatan kerja juga disampaikan Silangen, naik sebesar 0,67 persen poin. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka februari 2024 sebesar 5,98 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibanding februari 2023.
“Ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan odsk berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam upaya menekan tingkat pengangguran. Kerjasama dengan sektor swasta dan peningkatan infrastruktur, turut memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja. Atas dasar itulah, DPRD terus berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam penyampainya mengatakan bahwa pemrintah ODSK bertekad meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga bisa memberi dampak pada upaya mensejahterakan warga Bumi Nyiur Melambai.
Olly yang didampingi Steven Kandouw mengungkapkan, pelaksanaan APBD sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan warga Sulawesi Utara.
Kata Olly, menjadi kebanggaan berdasarkan pemeriksaan BPK, pengelolaan APBD Sulawesi Utara selalu meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun terakhir.
“Di mana delapan di antaranya di masa ODSK,” ujar Olly. Katanya, komponen APBD maju signifikan yang berdampak para laju gerak pembangunan daerah.
“Ini juga tak lepas dari dukungan, masukan konstruktif seluruh fraksi, DPRD Sulut,” katanya.Terkait pelayanan publik, OD mengatakan, kualitasnya wajib ditingkatkan.
“Kita akan melakukan langkah-langkah kongkret untuk memastikan pelayanan publik lebih baik dan efisien. Kami yakin dan sadar itu kunci mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kemudian, ODSK bertekad mewujudkan pengelolaan keuangan keuangan daerah yang transparan. “Kami komitmen soal transaparansi dan tepat sasaran sehingga maksimal bagi masyarakat,” kata Olly. Terakhir, OD mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas. Soal infrastruktur, Olly bilang tidak hanya harus merata tapi terjamin kualitasnya. “Infrastruktur yang baik akan mendorong ekonomi daerah,” tandas Gubernur dua periode ini.
Olly yang didampingi Steven Kandouw mengungkapkan, pelaksanaan APBD sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan warga Sulawesi Utara.
Kata Olly, menjadi kebanggaan berdasarkan pemeriksaan BPK, pengelolaan APBD Sulawesi Utara selalu meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 10 tahun terakhir.”Di mana delapan di antaranya di masa ODSK,” ujar Olly.
Katanya, komponen APBD maju signifikan yang berdampak para laju gerak pembangunan daerah.
Ini juga tak lepas dari dukungan, masukan konstruktif seluruh fraksi, DPRD Sulut,” katanya.Terkait pelayanan publik, OD mengatakan, kualitasnya wajib ditingkatkan”Kita akan melakukan langkah-langkah kongkret untuk memastikan pelayanan publik lebih baik dan efisien. Kami yakin dan sadar itu kunci mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanyaKemudian, ODSK bertekad mewujudkan pengelolaan keuangan keuangan daerah yang transparan.
“Kami komitmen soal transaparansi dan tepat sasaran sehingga maksimal bagi masyarakat,” kata Olly.
Terakhir, OD mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritasSoal infrastruktur, Olly bilang tidak hanya harus merata tapi terjamin kualitasnya. “Infrastruktur yang baik akan mendorong ekonomi daerah,” jelasnya.
Rapat paripurna ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.
Tiga Ranperda Prakarsa DPRD Sulut itu, pertama, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat paripurna ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.Tiga Ranperda Prakarsa DPRD Sulut itu, pertama, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dua lainnya, Ranperda Pemberdayaan Pemuda dan Perlindungan Pelestarian Danau TondanoKetua Bapemperda DPRD Sulut, Careig Naichel Runtu mengungkapkan, tiga ranperda ini sebagai inisiatif DPRD.”Tujuannya untuk pelayanan publik, pemberdayaan kepemudaan dan pelestarian lingkungan,” kata politisi Golkar ini.Khusus Danau Tondano, CNR bilang menjadi prioritas karena keberadaannya yang menjadi sumber hajat hidup warga di Minahasa, Minut, Bitung dan Kota Manado.Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mendukung tiga ranperda itu bisa menjadi perangkat hukum daerah Pertama, untuk Ranperda Perangkat Daerah, Olly menilai perlu karena tujuannya untuk mendorong pera Perangkat Daerah makin efektif
“Sehingga pelayanan publik lebih baik,” ujar Olly.”Ini akan memberi ruang kepada generasi muda menyalurkan kreatifitas dan berorientasi bagi pembangunan daerah,” ujarnya lagi.
Terakhir, untuk Ranperda Danau Tondano, Gubernur menegaskan danau seluas 42 hektar itu wajib dijaga.Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pelestarian Danau Tondano lebih terarah. “Sehingga Danau Tondano bisa kita wariskan kepada generasi nanti,” katanya. Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Silangen mengungkapkan, setelah mendapatkan persetujuan eksekutif serta fraksi, tiga ranperda ini akan dibahas mendetail dengan tim hukum Pemprov Sulut.”Setelah ini kita bentuk tim pembahas yang melibatkan anggota DPRD dan pihak pemerintah daerah,” ujar Silangen
Usai paripurna dilanjutkan pembahasan Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna membedah hasil laporan pertsnggungjawaban Gunernur terhadap APBD tahun 2023.(Advetorial/josh tinungki)
