Manado, Sulutnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Selasa(18/7/2023) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut 2022 serta Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.
Foto Caption : Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat paripurna
Pada giat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiacus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay dan James Arthur Kojongian tersebut diawali dengan mendengarkan laporan Badan Anggaran yang dibacakan oleh Anggita banggar Vonny Paat dimana DPRD Sulutn melalui Banggar menyetujui pemanfaatan Anggaran Pendapatan Pemerintah Sulut tahun anggaran 2022 sebesar rRp 3.896.225.159.217. Dengan PAD sebesar Rp.1.478.527.205.089. Dengan pendapatan transfer sebesar Rp.2.365.164.842.128. Dengan total belanja daerah sebesar Rp.4.167.727.278.694.
Caption : Vonny Paat saat menyampaikan laporan Badan Anggaran pada rapst paripurna
Dalam laporannya juga Badan Anggaran DPRD Sulut memberikan catatan agar dalam pelaksanaan program lebih berfokus oada penekanan angka kemiskinan dan pengangguran. Juga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama dibidang ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dasar, Kehutaban, Pertanian dapat terjadi keseimbangan sehingga manfaatnya benar- benar dirasakan oleh masyarakat. Juga diharapkan pemerintah provinsi dapat memperhatikan pemanfaatan dana Bos dapat dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Caption : Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan laporan
Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasi dan apresiasi yang tinggi atas uoaya DPRD yang terus membangun sinergitas dengan pemerintah sehingga terbangun kerja sama dalam membangun provinsi Sulawesi Utara yang Hebat, maju dan sejahtra dimana berbagai program yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.”Saya yakin seluruh data telah dianalisa dan dikaji bersama hingga mampu melahirkan keputusan paripurna yang pada muaranya merampungkan dan menetapkan ranperda ini menjadi perda,” kata Gubernur
Caption : Ketua DPRD menyerahkan dokumen APBD 2022 dan KUA PPAS APBD 2024 kepada Gubernur
Juga disampaikan Gubernur, pelaksanaan pilkada merupakan satu dari delapan arah kebijakan yang merujuk pada RKP 2024, dimana pemanfaatan atau realisasi anggaran APBD Sulut 2022 sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga penetapan Ranperda pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sekaligus penjelasan terhadap KUA PPAS tahun 2024 menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi dalam menjadikan Sulut semakin Hebat berdikari dalam kemajuan bersama menjadikan masyarajat sejahtera.
Caption : Ketua DPRD Sulut menyampaikan persetujuan atas laporan APBD 2022 dan KUA PPAS APBD 2024 ditetapkan menjadi Perda
Setelah mengikuti dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar) yang berisi proses pembahasan dan pendapat Fraksi-fraksi serta hasil pembicaraan Badan Anggaran bersama Tim TAPD Pemprov Sulut, juga penyampaian Gubernur Sulawesi Utata terhadap pelaksanaan APBD tahunnanggaran 2022 dan penjelasan atas KUA PPAS tahun anggaran 2024 disimpulkan bahwa kelima fraksi telah memberikan pendapatnya menerima tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022, beserta dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Caption : Sekertaris DPRD Sulut saat membacakan surat masuk salah satunya PAW Anggota DPRD
Pada paripurna kali ini juga dibacakan surat masuk oleh Sekertaris DPRD Sulut Sandra Moniaga terkait usulan Pengganti Antar waktu yang disampaikan oleh Pratai Nasdem terhadap Anggotanya Mohamad Wongso Anggota Komisi IV yang dianggap melanggar ketentuan internalnpartai akibat pindah partai dengan mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD pada Oemilu 2024 mendatang lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Caption : Suasana paripurna DPRD Sulut
Pada paripurna tersebut juga terjadi interuosi oleh Anggota DPRD Melky Jakhin Pangemana SIP, MAP, Msi yang menyirot kebijakan terkait rencana pembentukan badan baru diprovinsi sulawesi utata terkait Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang oerlu mendapatkan sosialisasi keoada masyarakat dengan mengedepankan aturan dan mekanisme yang mengacu pada kondisi dan situasi daerah.(ADVETORIAL)
