Diseminasi Kajian Kanwil DJPb Sulut : Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2024, Government Finance Statistic Triwulan I 2024, ALCo Regional Sulawesi Utara periode Mei 2024

Manado,Sulutnews.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPB Sulut) kembali menyampaikan Produk informasi terkait kajian Fiskal dan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional, Kamis, 28 Juni 2024.

Hari Utomo Kakanwil DJPB Sulut, dalam paparan menyampaikan kinerja APBN sampai dengan akhir Mei 2024 bahwa ALCo Regional bertugas menyusun proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN 2024.

Dan lebih rinci Heri Utomo menjelaskan :

1. Dinamika geopolitik global masih dihadapkan dengan berbagai tantangan ketidakpastian. Dinamika dan tantangan dalam perekonomian global tersebut diantaranya disebabkan oleh eskalasi politik dan friksi antarnegara seperti perang di Ukraina, Krisis Timur Tengah, friksi AS dan Tiongkok. Selain itu, maraknya kebijakan industri global di berbagai negara sebagai langkah preemptive untuk kepentingan masing-masing negaranya.
2. Ekonomi indonesia kembali tumbuh menguat pada Triwulan I 2024 mencapai 5,11%, dominan didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur yang tumbuh 4,13% dari sisi produksi. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga solid berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di bawah level pra-pandemi. Tingkat pengangguran pada Februari 2024 mencapai 4,82%, lebih rendah dibandingkan Februari 2020 sebesar 4,94%, didorong oleh penciptaan lapangan kerja yang tinggi.
3. Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,64% pada triwulan I TA 2024. Untuk tingkat inflasi, secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,84%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama mengalami inflasi sebesar 4,15%.
4. Selanjutnya, dari sisi pemerintah atas pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2.131,06 miliar atau 40,73% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 6,17% (yoy). Yang terdiri dari ralisasi penerimaan perpajakan dimana realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Mei 2024 adalah sebesar Rp1,54 triliun atau telah terealisasi sebesar 38,98% dari target penerimaan tahun 2024.
5. Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Mei 2024, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp27,28 miliar, naik 28,39% dari tahun 2023. Untuk periode bulan Mei 2024 penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp8,9 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp12,99 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp5,39 miliar.
6. Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp562,13 miliar atau 46,78% dari target. Realisasi PNBP tumbuh 6,71% secara year on year dari periode yang sama tahun 2023.
7. Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 38,26% dari pagu, tumbuh 13,99% dengan nilai sebesar Rp8,79 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 35,96% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 25,54%. Sampai dengan akhir Mei ini, pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp6,68 triliun.
8. Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Mei 2024 telah disalurkan mencapai Rp5,36 triliun atau 39,91% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp3,98 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp614,24 miliar. Sampai dengan 26 Juni 2024, DAK Fisik baru terealisasi 6,6% dari Rencana Kegiatan yaitu sebesar Rp79,15 miliar, untuk itu masih membutuhkan akselerasi pemenuhan persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah.
9. Sampai dengan triwulan I tahun 2024, pendapatan konsolidasian APBN dan APBD di Sulawesi Utara adalah Rp3.162,46 miliar yang terdiri dari Rp1.713,55 miliar (54,2%) pendapatan transfer, Rp1.024,68 miliar pendapatan perpajakan, dan Rp424,07 miliar PNBP. Apabila dibandingkan berdasarkan sumbernya, komposisi pendapatan daerah mendominasi dengan share 61,1% (Rp1.932,10 miliar) sedangkan pendapatan pusat dengan proporsi 38,9% (Rp1.230,36 miliar).
10. Dari sisi belanja, total belanja konsolidasian pada TW I tahun 2024 adalah Rp6.692,66 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah sebesar Rp3.630,97 (54,3%) dan Belanja Transfer sebesar Rp3.061,69 (45,7%). Sedangkan berdasarkan sumber dananya, belanja konsolidasian tersebut berasal dari belanja pusat sebesar Rp5.028,26 miliar (75,1%) dan Rp1.664,4 miliar belanja daerah (24,9%).
11. Posisi Kekayaan Pemerintah Umum berdasarkan Government Finance Statistic lingkup Sulawesi Utara, per Triwulan I 2024 total Kekayaan Neto Pemerintah Umum tercatat Rp90,70 triliun. Secara tren, angka ini menurun dibandingkan posisi akhir tahun 2023 yang lalu. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Aset Non Keuangan, sub komponen Aset Tetap yang turun sebesar 1,50% dari posisi per 31 Desember 2023. Dari sisi aset, total Aset Pemerintah Umum tercatat Rp93,90 triliun dimana sebagian besarnya berupa Aset Non Finansial antara lain Gedung dan Bangunan serta Tanah. Sedangkan dari sisi kewajiban, Total Kewajiban Pemerintah Umum Rp3,21 triliun yang utamanya adalah berupa Pinjaman.
12. Sebagai kesimpulan, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara Triwulan I 2024 positif mencapai 5,64% (yoy) dan kinerja APBN hingga Mei 2024 secara umum baik. Meski demikian, dampak tantangan ketidakpastian global tersebut (eskalasi politik dan friksi antar negara maraknya kebijakan industri globa, dan tantangan lainnya) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik perlu terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

Reporter : Lowell Simbolon