Manado, Sulutnews.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara bersama Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) hari ini menyelenggarakan Diseminasi Hasil Penelitian Bersama (Joint Riset) bertema “Hilirisasi Industri dan Dampaknya terhadap Penerimaan Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, serta Transformasi Ekonomi Regional di Provinsi Sulawesi Utara” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT, Rabu, 15 Juli 2026.
Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara Kanwil DJPb Sulawesi Utara, Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado, dan akademisi UNSRAT, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan bukti nyata untuk mendukung pembangunan daerah.
Saat sebagai keynote speech, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Wahyu Prihantoro menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan perguruan tinggi. “Pembangunan ekonomi daerah memerlukan dukungan riset yang mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang secara objektif, sehingga arah kebijakan dapat disusun lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran” ujarnya.
Temuan Utama Penelitian
Hasil penelitian bersama yang dipresentasikan menunjukkan bahwa hilirisasi industri memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap transformasi ekonomi Sulawesi Utara. Kebijakan ini terbukti mendorong pergeseran struktur ekonomi dari sektor berbasis komoditas primer menuju sektor manufaktur dan industri bernilai tambah, selaras dengan visi RPJPD Sulawesi Utara 2025–2045.
Namun, penelitian juga menemukan fenomena yang disebut sebagai “paradoks mediasi”:
- Meskipun hilirisasi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, hal ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal yang sesuai kebutuhan industri, sehingga kontribusinya terhadap transformasi ekonomi menjadi kurang optimal.
- Peningkatan penerimaan daerah akibat aktivitas hilirisasi juga belum mampu mendorong transformasi secara signifikan, dipengaruhi oleh rantai pasok lokal yang belum kuat, kebocoran manfaat ekonomi ke luar daerah, serta perlunya peningkatan efektivitas tata kelola fiskal dan belanja modal.
Rekomendasi Strategis
Berdasarkan temuan tersebut, tim peneliti merekomendasikan tiga langkah prioritas:
- Reformasi pendidikan vokasional dan pelatihan kerja agar selaras dengan kebutuhan industri modern.
- Penguatan rantai pasok lokal dan ekosistem UMKM agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di dalam daerah.
- Peningkatan efisiensi administrasi perpajakan daerah serta optimalisasi belanja modal untuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Elvira M. Katuuk menyambut baik hasil kajian ini dan menyatakan sejalan dengan arah RPJMD 2025–2029 yang memprioritaskan hilirisasi sumber daya alam, konektivitas, dan daya saing ekonomi.
“Masukan dari hasil kajian ini sangat relevan dan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Kami ingin kebijakan pembangunan semakin berbasis data, adaptif, dan mampu memastikan manfaat hilirisasi dirasakan secara merata di seluruh wilayah,” tegas Elvira.(*/Merson)
