Manado, Sulutnews.com – Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memperkuat sinergi dengan media massa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara akan menyelenggarakan kegiatan Media Briefing, bertempat di Avon’s Coffe Shop, Manado, Senin, 7 Juli 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, serta menyampaikan berbagai capaian kinerja, kebijakan strategis, dan output yang telah dihasilkan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Sulawesi Utara Wahyu Prihantoro, mengucapkan terima kasih kepada para Wartawan yang hadir.
Kakanwil menguraikan secara singkat beberapa tugas pokok DJPB sebagai Regional Chief Economist dalam mendukung pengelolaan fiskal di daerah memonitor, menganalisis, dan memberikan masukan terkait kondisi ekonomi wilayah untuk memastikan pengelolaan fiskal (APBN dan APBD) berjalan efektif, merata, dan menyejahterakan masyarakat. “Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan KPPN Lingkup Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen secara konsisten melalui kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara” ucapnya.
“Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN selaku Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, selain menjalankan fungsi treasury yaitu penyaluran dana APBN dan APBD di daerah, Kanwil DJPb dan KPPN mengemban peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA)” kata Wahyu.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Kinerja APBN tersebut terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi dan katalis pertumbuhan ekonomi daerah, sampai dengan bulan Mei 2026, belanja negara di Sulawesi Utara telah mencapai Rp7,80 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli, mendukung layanan publik, memperkuat pembangunan daerah, dan memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Pemerintah terus menjaga stabilitas domestik melalui kebijakan fiskal yang responsif, terukur, dan pruden. Hingga Mei 2026, inflasi nasional tetap terkendali pada level 3,08% (yoy), ditopang inflasi inti sebesar 2,59% (yoy), inflasi harga bergejolak sebesar 6,24% (yoy), serta inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07% (yoy).
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong optimalisasi pelaksanaan APBN, peningkatan kualitas belanja pemerintah, percepatan penyaluran TKD, penguatan akuntabilitas keuangan negara, serta pemberdayaan UMKM melalui akses pembiayaan KUR dan UMi. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, satuan kerja, perbankan penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan, APBN diharapkan terus mampu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang berkelanjutan.(Merson)
