MANADO, Sulutnews.com – Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Pendidikan Sulut yang menghadirka Kepala Cabang Dinas guna membahas realisasi penggunaan anggaran tahun 2022, menjadi momen dimana sejumlah Kacabdin harus diusir keluar dari ruang rapat karena datang tidak membawa dokumen laporan untuk disampaikan. Berawal saat Kacabdin Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Mitra yang menyampaikan laporan hanya secara lisan dan langsung ditanggapi Ketua Komisi yang meminta dokumen, karena tidak membawa dokumen, langsung diminta untuk meninggalkan ruang rapat.
” Ini jadi catatan bagi semua, terkait penggunaan anggaran APBD, jangan asal-asal, bagaimana Bapak datang rapat tidak membawa dokumen, laporan penggunaan anggaran APBD jangan diperkirakan tetapi harus dilaporkan dalam dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua Komisi IV Vonny Paat sambil mempersilahkan Kacabdin Minsel- Mitra keluar ruangan.
Hal yang sama juga disampaikan kepada Kacabdin Minahasa Utara dan Bitung, dan Kacabdin Bolmud yang juga dipersilahkan keluar ruangan rapat karena juga tidak membawa dokumen,” Coba jika seorang murid saat belajar tidak membawa buku catatan dan alat tulis pasti kena marah bakan tidak bisa ikut belajar, sehingga Saya mohon ketika datang rapat harus membawa dokumen atas capaian kinerja, bagaimana bisa mempertanggungjawabkan capaian kinerja jika dalam rapat evaluasi tidak ada dokumen sebagai data penunjang,” kata Paat
Dari 10 Cabang Dinas yang ada di Sulit hanya 3 Cabang Dinas yang laporannya dilenfkapi data dokumen yakni Cabang Dinas Minahasa dan Tomohon, Cabang Dinas Talaud dan Cabang Dinas Bolaang Mongondow.” Kami memberi apresiasi kepada tiga cabang dinas ini dan mereka akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan tambahan anggaran,” ungkap Paat sambil berharap laporan terkait capaian kinerja dapat dilengkapi.(josh tinungki)
