Menu ✖

Mode Gelap
Geger! KSP Listyo Sigit Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Dua Jenderal Polri Ikut Terseret Breaking News : Polnustar Kembali Mewisuda 136 Mahasiswa Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar

Bitung · 19 Jul 2024 18:38 WITA ·

Dengar Pendapat Publik Perubahan RUU Keimigrasian : Regulasi Baru untuk Menjawab Tantangan Masa Kini dan Masa Depan


 Dengar Pendapat Publik Perubahan RUU Keimigrasian : Regulasi Baru untuk Menjawab Tantangan Masa Kini dan Masa Depan Perbesar

Bitung, Sulutnews.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar Dengar Pendapat Publik untuk perubahan Rancangan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Senin (15/07/2024),

Kegiatan ini berlangsung sebagai implementasi pasal 90 dan 96 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengamanatkan adanya partisipasi publik dalam setiap pembuatan undang-undang.

Sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, akademisi serta masyarakat umum turut hadir
berpartisipasi dalam Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta
Selatan.

Masyarakat yang hadir di antaranya berasal dari komunitas Himpunan Keluarga Antar Negara, Indonesia Diaspora Network, Aliansi Pelangi Antar Bangsa dan Perkumpulan Perkawinan Campuran Indonesia .

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyebutkan bahwa
regulasi keimigrasian yang ada saat ini sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika keimigrasian yang terjadi.

“Penting bagi kita untuk punya regulasi keimigrasian yang baru, yang tidak hanya dapat
menjawab tantangan masa kini tetapi juga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa
depan,” ujar Silmy.

Pernyataan tersebut diaminkan oleh Fahri Bachmid, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia yang menjadi salah satu narasumber.

Fahri menyatakan bahwa sebuah undang-undang dibentuk untuk memiliki daya lenting agar mampu mengakomodasi visi negara setidaknya selama 20 tahun ke depan.

Fahri juga menjelaskan bahwa pada saat Undang-undang 6/2011 dibentuk masih belum mengantisipasi kompleksitas pelaksanaan
tugas-fungsi imigrasi di masa kini.

Selain Fahri Bachmid, hadir pula Pengamat Kebijakan – Agus Pambagio; Akademisi dari
Universitas Indonesia – Surjadi; Akademisi dari Universitas Gadjah Mada – Ardianto Budi; serta
Akademisi dari Universitas Brawijaya – Dias Satria.

Dengar Pendapat Publik tersebut membahas muatan perubahan RUU Keimigrasian yang terdiri dari enam pasal perubahan dalam hal pencegahan dan penangkalan,

masa berlaku Izin Masuk Kembali dari Izin Tinggal Tetap serta sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Sejalan dengan itu Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyinggung kompleksnya
tugas dan fungsi keimigrasian saat ini yang membutuhkan akselerasi baik dalam pengadaan
sarana-prasarana penunjang dan maupun pelaksanaannya.

Komentar tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir, salah satunya dari
perwakilan Keluarga Antar Negara, Analia,

yang juga menyampaikan aspirasinya mengenai
kompleksnya administrasi dalam pengurusan pewarganegaraan.

“Ini yang saya alami ya waktu suami saya mau naturalisasi. Pelayanan pewarganegaraan itu
terpisah-pisah, prosesnya tidak di imigrasi saja.

Kami inginnya satu tahapan saja. Seperti
layanan terpadu satu pintu. Jadi tidak perlu bolak-balik mengurus administrasi.” tutur Analia.

Narasumber asal Universitas Gadjah Mada, Ardianto menyinggung kasus tewasnya petugas
imigrasi di Kantor Imigrasi Jakarta Utara di tangan deteni asal Uzbekistan yang sempat ramai di media beberapa waktu lalu

“Setelah saya telusuri beritanya ternyata fasilitas di kantornya tidak memadai. Kembali kepada
revisi undang-undang ini ya, menurut saya diperlukan salah satunya untuk pembuatan fasilitas keamanan untuk menunjang fungsi imigrasi,” papar Ardi yang disambut dengan masukan dari Agus Pambagio agar petugas imigrasi diberikan pelatihan khusus dan diizinkan membawa senjata api.

Hal ini dilakukan karena risiko pekerjaan yang tinggi, terutama saat menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar keimigrasian.

“Kita lihat contoh instansi lain. Ketika tugasnya ada potensi bahaya, petugasnya dibekali pelatihan khusus, dipersenjatai.

Seharusnya imigrasi juga bisa mendapatkan perizinan dan pelatihan yang sama. Dengan begitu kita bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali,”papar Agus

Aspirasi pun hadir dari pelaksana fungsi keimigrasian di perbatasan, Kantor Imigrasi Atambua menyampaikan pendapat terkait urgensi kebutuhan alat keamanan yang diperlukan guna
memberikan keamanan di lapangan yang berisiko tinggi dan mengancam keselamatan petugas
baik fisik dan psikis dari petugas,

dengan penggunaan alat keamanan ini nantinya akan memberikan manfaat keamanan dan keselamatan bagi petugas, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, disamping itu pula, perlu ditambah norma yang dapat mengakomodir kewenangan Penolakan Masuk Orang Asing atas nama Keamanan, ketertiban.umum dan Kedaulatan Negara.

Menanggapi pendapat dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam acara Dengar
Pendapat tersebut,

Dirjen Imigrasi menyampaikan “Bismillah, setelah kita dengarkan saran dan masukan masyarakat mudah-mudahan lancar untuk tahap selanjutnya [revisi Undang-undang] agar kita bisa ‘berlari’ menjalankan tugas kita dengan payung hukum yang baru,” tutup Silmy. Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

(Tzr)

Artikel ini telah dibaca 1,429 kali

Baca Lainnya

PSDKP Bitung Menggelar FKP Bahas Pelayanan Prima

12 November 2026 - 10:34 WITA

Dhea, Siswi Asal Bitung Jadi Utusan Sulut di Ajang O2SN Nasional 2026

10 November 2026 - 14:19 WITA

Sudarsono Irup di Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026

10 November 2026 - 13:53 WITA

Jelang Nataru Pelni Diskon Tiket Kapal Penumpang hingga 30 Persen

9 November 2026 - 10:53 WITA

Pemkot Bitung Beri Klarifikasi Soal Sengketa Lahan Kantor Dishub dan Disnaker

8 November 2026 - 01:38 WITA

Pemkot Bitung

Hengky Honandar Terima PWI Sulut Award 2026, Penggerak Ekspor dan Ekonomi Maritim

8 November 2026 - 01:08 WITA

Hengky Honandar PWI Sulut Award 2026
Trending di Bitung