MANADO,Sulutnews.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, menyoroti berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat dan konstituen.Salah satu sorotan utama yang disampaikan adalah buruknya jalur komunikasi dan koordinasi kebijakan di lapangan. Ia mencontohkan kasus edaran peliburan sekolah akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, di mana informasi pembatalan surat edaran tersebut terkesan lambat dan simpang siur diterima oleh pihak sekolah serta orang tua murid.
” Untuk mencegah hal serupa, ia mengusulkan adanya grup koordinasi terintegrasi yang melibatkan DPRD agar informasi dapat disebarkan secara cepat dan akurat,” ungkap Cindy
Selain masalah komunikasi kebijakan, Cindy juga mempertanyakan dan mendesak solusi atas beberapa permasalahan riil di dunia pendidikan, antara lain: Kesejahteraan Guru Honorer yang hanya menerima gaji berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 tanpa tunjangan transportasi yang memadai, Tumpang tindih jadwal PKL dan TKA, Masalah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK kelas 12 yang berbenturan waktunya dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA).” Transparansi Pengelolaan Anggaran: Pertanyaan mendalam terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat menengah atas dan kejuruan, penyediaan biaya personel peserta didik, hingga anggaran rehabilitasi sekolah yang dinilai masih sangat minim dibanding jumlah sekolah yang membutuhkan.
Alokasi Kurikulum Muatan Lokal: Permintaan kejelasan terkait anggaran dan penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah,” kata Cindy
Melalui RDP ini, pihak DPRD berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih tanggap, memperbaiki sistem distribusi informasi, serta mampu merumuskan penganggaran yang benar-benar berorientasi pada penyelesaian masalah riil di lapangan.(josh tinungki)
