Menu

Mode Gelap
Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan

Minsel · 14 Mar 2023 20:05 WITA ·

Bupati Franky Wongkar Terima Penghargaan Universal Health Coverage


Bupati Franky Wongkar Terima Penghargaan Universal Health Coverage Perbesar

Bupati Franky Wongkar Terima Penghargaan Universal Health Coverage

Minsel, Sulutnews.com — Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH menerima Penghargaan Universal Health Coverage dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

Penyerahan Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito karnavian., di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan (Selasa,14/03/2023).

Dalam Kesempatan berbeda Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH mengungkapkan terkait pemberian penghargaan tersebut, dimana Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selalu berupaya dengan berbagai langkah kongkrit untuk memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik untuk mayarakat minahasa selatan.

“karena kita tahu bersama sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin terhadap pemenuhan hak atas kesehatan Masyarakat,” tutur Bupati FDW.

Penghargaan Universal Health Coverage sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah, dalam mendukung Program jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia.

Yang diberikan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen, peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses bagi semua pihak di setiap daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk Kabupaten Minahasa Selatan yang telah terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lanjut Bupati FDW mengatakan Selain itu juga hal ini sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi antara semua pihak, dalam mendukung program prioritas serta strategis nasional.

“Karena tugas pokok pemerintah daerah adalah mendukung penuh program prioritas nasional yang bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat,” Ujar Bupati FDW.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah.

“Agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS dan menekankan tercapainya predikat UHC,” Ucapnya.

Juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, Ucap <span;>Ali Ghufron Mukti. (SEL)

Artikel ini telah dibaca 710 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PDIP Sulut Peringati 30 Tahun Peristiwa Kudatuli. Stewen Kandouw : Kader Harus Berpolitik Beradab dan Tetap Solid Bersama Rakyat

28 Juli 2026 - 05:45 WITA

HUT ke 18, Angelia Wenas Ajak Masyarakat Bangun Kebersamaan Untuk Boltim Yang Lebih Baik

23 Juli 2026 - 21:25 WITA

Pertamina Regional Sulawesi Perluas Penyaluran Biosolar B50, Kini Tersedia di 590 SPBU di Enam Provinsi

22 Juli 2026 - 18:06 WITA

Vionita Kuerah : Perlindungan Perempuan dan Anak Merupakan Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

22 Juli 2026 - 12:59 WITA

Pansus Ranperda Perizinan Berusaha DPRD Sulut Target Dua Bulan Selesai

21 Juli 2026 - 22:10 WITA

DPRD Sulut Gelar Paripurna Internal, Tetapkan Usul Prakarsa DPRD Terhadap Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

21 Juli 2026 - 05:50 WITA

Trending di Manado