Menu

Mode Gelap
Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan

Manado · 11 Des 2024 11:40 WITA ·

Alot Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, Dua Srikandi Partai Golkar di DPRD Sulut Sepakat Utamakan Kepentingan Rakyat


Alot Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, Dua Srikandi Partai Golkar di DPRD Sulut Sepakat Utamakan Kepentingan Rakyat Perbesar

MANADO,Sulutnews.com – Dua Srikandi partai Golkar yang masuk dalam gerbong Anggota DPRD Sulut untuk periode 2924 – 2029 ternyata memiliki kwalitas yang patut mendapatkan sebutan jika pilihan rakyat untuk mewakili kepentingannya di lembaga politik level provinsi tidak salah. Ini dibuktikan saat gelar rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II bersama Badan pendapatan daerah Provinsi dan juga Diler- diler yang ada di Sulut. Wakil Ketua Michaela Euqinia Paruntu (MEP) Selaku koordinator Komisi yang membidangi Ekonomi Keuangan berharap kebijakan pajak kendaraan bermotor dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang nantinya digunakan untuk pembiayaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat, juga berharap adanya keadilan dan kepatutan tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara adil, proporsional, dan tidak membebani masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah.

“Peningkatan kepatuhan wajib pajak pemerintah daerah memperkuat sistem dan mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti digitalisasi pembayaran pajak, penghapusan denda administrasi, atau insentif bagi pembayaran tepat waktu,” kata MEP.

Sementara itu Priscilla Cindy Wurangian yang adalah Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut menyorot anggaran dana bantuan sosial yang hanya sebesar Rp 1,1 Miliar yang dinilai tidak akan mampu mengakomodir semua program Kelompok Usaha Bersama (KUBe), berupa bantuan ke panti Rehabilitasi Disabilitas, bantuan ke panti Yatim Piatu, serta bantuan ke Panti Werda.”Terkait pengelolaan data fakir miskin dan jaminan sosial, sudah tercantum ada KUBe 20 dan RTLH 45 yang sudah ada by name tetapi nanti bisa disesuaikan dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Cindy.

Juga diungkapkan Ketua Partai Golkar Bitung ini, kegiatan pengangkatan anak ada dua sub kegiatan masing-masing Rp 10 juta, dialihkan ke KUBe atau RTLH.”Lokasi kampung siaga bencana yang ada 16 lokasi, agar rincinya dapat disampaikan ada di wilayah mana saja. Juga termasuk pasien jiwa  yang sudah di approve untuk dipulangkan dari rumah sakit tetapi tidak diterima oleh keluarga, ke depannya agar dapat di pikirkan adanya rumah singga.(josh tinungki)

Artikel ini telah dibaca 1,230 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kepala BPMP, Febry Dien : Kemendikdasmen Lakukan Seleksi Calon Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, Enam Kepsek Bersaing

24 Juli 2026 - 14:16 WITA

Asisten II Jemmy Ringkuangan: Pemprov Sulut Terbuka untuk Investasi yang Bertanggung Jawab, Patuh Aturan, dan Ramah Lingkungan

23 Juli 2026 - 23:02 WITA

Dinas Pendidikan Kotamobagu dan Sejumlah Kepsek SMP Negeri Lakukan Studi Tiru di SMP Negeri 1 Manado

23 Juli 2026 - 23:02 WITA

Sekot Edwin Roring Mewakili Walikota Tomohon Buka Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum

23 Juli 2026 - 21:33 WITA

HUT ke 18, Angelia Wenas Ajak Masyarakat Bangun Kebersamaan Untuk Boltim Yang Lebih Baik

23 Juli 2026 - 21:25 WITA

Walikota Andrei Angouw Lantik 25 Pejabat Eselon III Dan IV Di Lingkungan Pemkot Manado

23 Juli 2026 - 13:36 WITA

Trending di Manado