Tahuna, Sulutnews.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, wacana peningkatan kualitas seleksi calon kepala desa kembali mengemuka. Kalangan akademisi menilai, sudah saatnya proses Pilkades tidak hanya berorientasi pada popularitas dan ambisi politik semata, melainkan didahului dengan serangkaian tes ketat untuk menjaring pemimpin desa yang benar-benar berkualitas.
Pandangan tersebut disampaikan oleh akademisi Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar) Prof Frans G. Ijong, yang menilai bahwa kepala desa memegang peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan sekaligus penentu arah pembangunan desa. Karena itu, menurutnya, proses penjaringan calon kepala desa perlu dirancang lebih selektif dan profesional.
“Desa adalah embrio sebuah negara. Jika desa dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki kapasitas, maka pembangunan dari bawah akan rapuh. Kepala desa harus menjadi teladan, bukan sekadar figur yang mengejar jabatan,” ujar Ijong.
Usulan Tahapan Seleksi Calon Kades
Ijong mengusulkan agar tahapan Pilkades dimulai dari seleksi administrasi yang ketat, kemudian dilanjutkan dengan berbagai bentuk pengujian kompetensi. Tes tersebut antara lain meliputi kemampuan akademik dasar, manajemen pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, hingga kemampuan komunikasi publik atau public speaking.
Menurutnya, kepala desa dituntut mampu menyampaikan visi dan kebijakan secara jelas kepada masyarakat, serta menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah di atasnya. Oleh sebab itu, kemampuan berkomunikasi tidak boleh diabaikan.
Tak kalah penting, lanjut Ijong, adalah pelaksanaan tes kesehatan mental dan integritas, termasuk uji kejujuran. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki mental kepemimpinan yang kuat, berorientasi pada pelayanan, serta memiliki komitmen antikorupsi.
“Jangan sampai yang terpilih hanya bermodalkan ambisi dan dukungan sesaat, tetapi tidak siap secara mental dan moral. Kepala desa harus bermental melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemimpin desa harus memiliki moralitas yang lebih tinggi dari masyarakat yang dipimpinnya, tidak mudah marah ataupun membangun permusuhan dengan warga, tidak gemar mabuk-mabukan, serta mampu menjadi teladan. Menurutnya, seorang pemimpin sejatinya harus menjadi tuntunan bagi masyarakat, bukan malahan jadi tontonan karena perilaku-perilaku negatif.
Desa sebagai Pondasi Negara
Dalam pandangan Ijong, desa merupakan fondasi utama sebuah negara. Bahkan desa adalah miniatur negara, sehingga kapasitas dan kredibilitas seorang kepala desa menjadi salah satu point yang perlu mendapat perhatian dari setiap pemangku kepentingan bahkan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan pembangunan nasional, menurutnya, sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa bukan hanya administrator, tetapi juga pemimpin sosial yang berperan menjaga harmoni, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta memastikan pembangunan berjalan adil dan berkelanjutan.
Karena itu, seorang kepala desa harus mampu menjabarkan visi besar pembangunan, baik dalam konteks desa maupun sebagai bagian dari pembangunan nasional. Selain itu, penguasaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa menjadi syarat mutlak, mengingat besarnya anggaran yang kini dikelola desa.
“Dana desa yang digelontorkan pemerintah nilainya mencapai miliaran rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, tidak cukup lagi jika persyaratan calon kepala desa hanya seperti dulu-dulu,” kata Ijong.
Meminimalisir Korupsi dan Nepotisme
Ijong juga menyoroti berbagai persoalan yang kerap muncul dalam kepemimpinan desa, mulai dari penyalahgunaan wewenang, korupsi, hingga praktik nepotisme dan kolusi. Menurutnya, banyak kegagalan kepala desa bermula dari perilaku yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya integritas sejak awal menjabat.
Namun demikian, ia menilai persoalan tersebut sebenarnya dapat diminimalisir jika proses penjaringan calon kepala desa dilakukan secara ketat dan objektif. Seleksi yang melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi, praktisi, dan unsur pemerintah, diyakini mampu menghasilkan calon kepala desa yang unggul dan berintegritas.
“Tantangan menjadi kepala desa saat ini sangat berat. Karena itu solusinya adalah seleksi yang berkualitas, melibatkan berbagai unsur, agar yang terpilih benar-benar siap memimpin dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Dengan Pilkades serentak 2026 yang semakin dekat, gagasan seleksi ketat calon kepala desa ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, demi menghadirkan pemimpin desa yang profesional, berintegritas, dan mampu membawa desa menuju kemajuan yang berkelanjutan.
(Andy Gansalangi)
