MANADO,Sulutnews.com – Merasa kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kemendikti Saintek yang mengabaikan nasib puluhan ribu Dosen dengan hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2,5 Triliun untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) menjadikan puluhan Dosen dari sejumlah Perguruan Tinggi di Sulut yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendikti Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara, diantaranya dari Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Politeknik Negeri Manado dan Politeknik Nusa Utara, Selasa (25/2/2025) menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Sulut. mereka menyampaikan aspirasi menuntut wakil rakyat lewat Komisi IV untuk dapat menjembatani Aspirasi mereka yang mengharapkan Keadilan terkait rencana pengesahan Permen untuk alokasi Tunjangan Kinerja (Tukin).
Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat menandatangani spanduk dukungan
“Selama ini kami diam tanpa menuntut lebih serta hanya menjalankan kewajiban sebagai tenaga Pendidik, namun ketika ada kebijakan untuk memberikan penghargaan dengan membayarkan Tukin, sangat disayangkan justru sistim yang nantinya diberlakukan terkesan karena hanya 30 Ribu Dosen dari total 80 Ribu Dosen diseluruh Indonesia yang akan mendapatkan dana Tukin, ini harus cepat disikapi agar tidak terjadi mogok masal yang berdampak buruk bagi dunia Perguruan Tinggi,” tegas Boyke Rorimpandey Dosen UNSRAT dihadapan Pimpinan DPRD dan Personil Komisi IV DPRD Sulut. Selasa (25/2/2024)
Foto bersama Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene bersama Pimpinan. Komisi IV dan para Dosen
Juga disampaikan Brave Sugiarto Dosen UNSRAT yang mengkritisi kebijakan pembagian klaster untuk penilaian Tukin yang seharusnya itu harus disama ratakan atau ada keadilan, mengingat Tukin adalah kebijakan dalam bentuk penghargaan yang menjadi hak seluruh dosen yang statusnya ASN.”Untuk mengantisipasi sebelum Permen yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini perlu ada upaya agar apa yang menjadi aspirasi kami dapat tersampaikan ke DPR- RI atau langsung ke Presiden agar keadilan dan pemerataan terkait pembayaran Tukin dapat sesuai harapan,” ungkap Sugiarto yang juga Korwil ADAKSI Sulut.
Sementara itu terkait adanya aspirasi puluhan Dosen dari berbagai PT di Sulut tersebut Wakil Ketua DPRD Sulut yang juga Koordinator Komisi IV Stela Marlina Runtuwene mengatakan akan menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan agar wakil rakyat di DPR-RI bisa mengetahui persoalan yang dialami para Dosen yang ada di daerah.” Harusnya alokasi anggaran Tukin wajib diadakan setiap tahun karena ini adalah bagian dari bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang dilaksanakan oleh para Dosen,” kata Stella.
Juga Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat mengatakan, Tunjangan kinerja (Tukin) yang diharapkan oleh tenaga Pendidik (Dosen) sangat mendasar karena penghasilan yang diterima tidak lagi sesuai dengan biaya hidup.” Meski tidak ada wakil Rakyat di Komisi X dari Dapil Sulut, tapi dari Fraksi yang sama PDIP ada Bpk Once Mekel yang berdarah Manado, mudah-mudahan bisa menjembatani Aspirasi para Dosen yang telah disampaikan hari ini,” ungkap Paat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Priscilla Cindy Wurangian, menjelaskan inti yang menjadi kesimpulan berkaitan dengan TUKIN For All harusnya adalah TUKIN Full For All “Meski ada perbedaan persepsi yang sudah diklarifikasi tadi, tapi maksud dari aspirasi sudah tercantum dalam laporan ya g disampaikan dan kalau boleh mengusulkan yang menjadi tuntutan bukan hanya TUKIN For All, tapi TUKIN Full For All.”ungkap Cindy sambil menambahkan untuk rekomendasi DPRD Sulut akan dikonsultasikan ke Pimpinan untuk selanjutnya disampaikan ke DPR-RI bahkan kalau memungkinkan disampaikan ke Presiden.
Tukin full for all tidak hanya Rp 2,5 Triliun tetapi dapat menggunakan skema 3 yakni sebesar Rp 8,2 triliun untuk diberlakukan pada PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Remunerasi, PTN BLU non Remunerasi, PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja) dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) yang dinilai tidak Tidak dibayarkannya sejak oktober 2024,
RDP yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Luis Chram, ditutup dengan aksi tandatangan bersama oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulut diantaranya Irene Golda Pinontoan, Julyeta Paula Runtuwene, Vionita Kuerah dan Piere Makisanti yang menanda tangani spanduk dukungan Tukin yang dibawa oleh para dosen.(Josh tinungki)
