Sitaro.sulutnews.com – Belum lama menakhodai Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara (Sulut), Michaela Elsiana Paruntu (MEP) langsung dihantam kritik. Keputusan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dinilai berpotensi memicu konflik internal dan mengancam soliditas partai.
Keputusan tersebut menuai sorotan karena disebut-sebut bertentangan dengan Petunjuk Pelaksana (Juklak) tertanggal 25 April 2025 serta instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar tertanggal 15 Mei 2025.
Langkah yang diambil di awal kepemimpinan MEP itu pun dipertanyakan. Pasalnya, semangat “Bertanding untuk Bersanding” yang digaungkan dalam rapat pleno justru dikhawatirkan kehilangan makna jika keputusan organisasi dinilai mengabaikan aturan dan membuka ruang bagi konflik antarkader.
Kritik keras datang dari Wakil Ketua Bidang Umum DPD II Golkar Kepulauan Sitaro, Irwan Makikama pada Selasa, 13/10/2026. Dirinya menilai penunjukan tiga Plt tersebut berpotensi menjadi pintu masuk perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
“Saya kira semangat bertanding untuk bersanding merupakan semangat yang sudah tepat sekali dalam memulai langkah baru Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ibu MEP. Namun, dengan adanya keputusan menunjuk tiga pelaksana tugas, bagi saya ini menjadi pintu masuk menuju perpecahan di tubuh partai,” kecam Makikama.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya menyangkut pergantian kepemimpinan di tingkat daerah, tetapi juga menyangkut konsistensi DPD I Golkar Sulut dalam menjalankan ketentuan organisasi. Jika aturan partai diabaikan sejak awal, dia khawatir hal itu menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan MEP.
Diingatkan oleh Makikama, Golkar memiliki pengalaman politik yang seharusnya menjadi pelajaran penting. Ketidaksolidan internal berpotensi menggerus kekuatan partai, termasuk perolehan kursi di lembaga legislatif.
Prestasi ART, Jangan Abaikan Kontribusi Sitaro
Sorotan Makikama terutama tertuju pada keputusan terhadap DPD II Golkar Sitaro yang selama ini dipimpin Alfrets Ronald Takarendehang, atau yang akrab disapa ART.
Menurut Makikama, rekam jejak dan kontribusi ART terhadap partai semestinya menjadi bahan pertimbangan serius sebelum DPD I mengambil keputusan strategis terkait kepemimpinan di tingkat kabupaten.
Sejumlah capaian politik yang menurutnya, telah ditorehkan ART, mulai dari kontribusi dalam pemenangan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) di DPR RI, kemenangan pasangan Yulius Selvanus Komaling dan Victor Mailangkay (YSK-Victory) pada Pilgub Sulut, hingga keberhasilan Golkar merebut kursi kepala daerah di Sitaro.
“Khusus untuk DPD II Sitaro misalnya, seharusnya DPD I melakukan pertimbangan prestasi yang sudah dibuat oleh Pak Ketua ART, mulai dari memenangkan Ibu CEP di DPR RI, memenangkan YSK-Victory di Pilgub kemarin, di mana perolehan suaranya masuk tiga besar di Sulut, serta yang tidak kalah istimewa adalah menjadi satu-satunya Ketua Golkar di Sulut yang mampu merebut kursi bupati,” ujar Makikama.
Lebih jauh, Makikama juga meminta agar capaian Golkar di tingkat legislatif tidak dikesampingkan. Menurutnya, peningkatan perolehan kursi di DPRD Sitaro menjadi salah satu indikator yang patut diperhitungkan dalam mengevaluasi kepemimpinan partai di daerah.
Selain itu, Makikama menyinggung keberhasilan istri ART terpilih sebagai anggota DPRD Sulut yang kini menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Jangan sampai juga diabaikan hal ini, yakni keberhasilannya mendongkrak perolehan kursi di DPRD Sitaro serta memenangkan istrinya di Pileg untuk DPRD Sulut, yang kini menempati kursi Ketua Bapemperda,” sambungnya.
Bagi Makikama, sederet capaian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi DPD I Golkar Sulut, bukan justru berujung pada keputusan yang dipersepsikan sebagai tindakan sepihak.
Makikama juga menilai, pergantian kepemimpinan dalam organisasi politik memang merupakan bagian dari dinamika partai. Namun, setiap keputusan harus memiliki dasar yang jelas, mempertimbangkan aturan organisasi, serta memperhatikan kontribusi kader yang selama ini membesarkan partai.
Jangan Sampai Perbedaan Politik Berujung Balas Dendam
Makikama kembali mengingatkan kepemimpinan MEP agar berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan Golkar di daerah. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi pertarungan antarkelompok yang justru melemahkan partai menjelang agenda-agenda politik berikutnya.
Makikama juga menduga, kemungkinan adanya kaitan antara penunjukan Plt dengan perbedaan dukungan dalam Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya. Namun, persoalan tersebut, menurutnya, semestinya disikapi dengan kedewasaan politik, bukan melalui keputusan yang menimbulkan kesan pembalasan terhadap kader yang berbeda pilihan.
“Saya yakin Partai Golkar adalah partai yang dewasa, sehingga dalam kepemimpinan pun saya harap harus punya kedewasaan berpikir dan bertindak. Kalau pun tiga kader yang di-Plt-kan berseberangan di Musda kemarin, pendukung THL, maka kedewasaan berpolitik adalah merangkul, bukan balas dendam,” tegasnya.
