Oleh: Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.MTr.
Delapan tahun sejak LRT Sumatera Selatan beroperasi, Palembang telah memiliki modal besar yang belum dimiliki banyak kota di Indonesia: angkutan massal berbasis rel. Infrastruktur tersedia, feeder berkembang, subsidi diberikan, dan integrasi moda terus didorong. Namun pertanyaan kritisnya kini bukan lagi “Apakah Palembang punya transportasi publik modern?”, melainkan “Apakah sistem itu sudah cukup menarik untuk mengubah cara masyarakat bergerak?”
Data BPS Sumsel menunjukkan fluktuasi penumpang LRT yang signifikan. Pada Juli 2025 tercatat 400.949 penumpang, dan Oktober 2025 mencapai 403.889 penumpang. Namun Februari 2025 hanya 328.361 orang — turun 16,32 persen dari Januari. Fluktuasi ini membuktikan bahwa minat masyarakat masih sangat sensitif terhadap kualitas jaringan, integrasi, dan kepastian perjalanan. Palembang bukan kekurangan infrastruktur, melainkan menghadapi tantangan mengubah infrastruktur menjadi kebiasaan.
Kesalahan terbesar adalah menilai LRT sebagai moda tunggal. Masyarakat tidak butuh LRT; mereka butuh perjalanan dari rumah ke kantor, sekolah, pasar, atau bandara dengan mudah dan pasti. LRT harus ditempatkan sebagai backbone—tulang punggung—bukan keseluruhan sistem. Feeder, BRT, angkot, trotoar, dan moda mikro adalah satu kesatuan. Pemerintah telah bergerak dengan menambah koridor feeder, Teman Bus, dan Musi Emas, tapi kuantitas rute belum menjamin efektivitas. Pertanyaan kuncinya: apakah feeder melewati titik asal penumpang? Terhubung dengan jadwal LRT? Nyaman dan lebih cepat dari sepeda motor?
Kompetitor sesungguhnya adalah sepeda motor. Motor menawarkan fleksibilitas pintu-ke-pintu yang sulit dikalahkan. Transportasi umum tak akan menang hanya dengan tarif murah atau feeder gratis. Masyarakat menghitung biaya total: uang, waktu, kenyamanan, dan kepastian. Karena itu indikator evaluasi harus berubah—jangan hanya hitung jumlah penumpang atau armada, tetapi ukur door-to-door travel time, waktu tunggu, tingkat perpindahan, dan yang terpenting: berapa perjalanan motor yang berhasil dialihkan.
Dari Coverage Menuju Accessibility. Sebuah halte di peta belum tentu aksesibel. Jalan menuju halte mungkin tidak nyaman, penyeberangan berbahaya, atau feeder tak datang tepat waktu. Kebijakan harus bergeser dari sekadar “berapa kilometer rute” menjadi “berapa persen warga Palembang yang bisa mencapai pusat kegiatan dalam waktu kompetitif?” Ini mengubah cara kita melihat trotoar, penyeberangan, dan halte—bukan pelengkap, tapi bagian integral sistem.
Gratis Bukan Tujuan Akhir. Kebijakan feeder gratis berfungsi menurunkan hambatan awal, namun jangan terjebak pada subsidi tanpa produktivitas. Pertanyaan yang lebih tepat: setiap rupiah subsidi menghasilkan berapa tambahan penumpang, berapa pengurangan motor, dan peningkatan akses? Paradigma harus berubah dari subsidizing vehicles menjadi buying mobility outcomes—kinerja operator dikaitkan dengan reliability, kepuasan, dan kontribusi terhadap ridership LRT.
Integrasi Jadwal Lebih Penting daripada Integrasi Tarif. Transfer penalty adalah pembunuh kenyamanan. LRT memiliki jadwal pasti, tapi feeder yang tidak menentu membuat kepastian itu sia-sia. Menunggu 20–30 menit setelah turun LRT tetap dianggap tidak efisien. Karena itu integrasi harus bergerak menuju one journey, one information system, dengan jadwal tersinkron dan informasi waktu nyata.
LRT Harus Mengubah Tata Ruang Kota. Potensi terbesar LRT bukan sekadar angkut penumpang, tetapi mengubah struktur pembangunan kota. Wacana Land Value Capture di kawasan LRT dan Jembatan Ampera adalah langkah maju. Pusat perdagangan, hunian, dan fasilitas publik harus diarahkan ke sekitar simpul LRT—inilah esensi Transit-Oriented Development (TOD), sehingga kota menciptakan penumpang, bukan LRT yang mencari penumpang.
Push Strategy Bertahap. Palembang belum perlu pembatasan kendaraan seagresif Jakarta, tapi bukan berarti menunggu selamanya. Mulailah dengan kebijakan proporsional: penataan parkir, tarif progresif di pusat kota, prioritas bus, dan manajemen perjalanan di kawasan pendidikan dan perkantoran. Prinsipnya: provide first, integrate next, manage demand gradually.
Tujuh Agenda Prioritas Palembang:
- Redesain jaringan berbasis data origin-destination.
- Sinkronkan feeder dengan jadwal LRT.
- Bangun satu sistem informasi perjalanan terpadu.
- Perkuat first-last mile dengan trotoar aman dan halte berkualitas.
- Jadikan stasiun sebagai mobility hub dan pusat TOD.
- Ubah subsidi menjadi performance-based.
- Satukan tata kelola lintas instansi dalam satu urban mobility plan.
Transformasi yang harus terjadi:
Infrastructure → Integration → Accessibility → Competitiveness → Modal Shift → TOD → Mobility Culture.
Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana: berapa banyak warga yang memiliki motor atau mobil, tetapi memilih meninggalkannya karena angkutan umum memang lebih masuk akal? Ketika pilihan itu terjadi setiap hari, transportasi publik berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi budaya. Palembang tak hanya dikenal sebagai kota pertama di luar Jawa yang punya LRT, tetapi sebagai kota yang berhasil mengubah investasi infrastruktur menjadi transformasi mobilitas.
Editor : Merson Simbolon
