Reporter : Dance Henukh
Kabupaten Rote Ndao.sulutnews.com – Praktik pinjam pakai bendera perusahaan dalam proses tender di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian serius karena dikaitkan dengan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurut Intan Sari Geni dari IFC, fenomena ini diduga melibatkan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk memenangkan perusahaan tertentu, yang jelas melanggar aturan dan dapat menyebabkan kerugian negara.
Berdasarkan hasil pencarian hingga tanggal 3 Februari 2026, belum ditemukan informasi terbaru mengenai proses penyelidikan atau tindakan yang akan diambil oleh Kejari Rote Ndao terkait kasus ini. Namun, secara umum, praktik pinjam bendera telah diatur dalam peraturan hukum. Ahli pengadaan barang dan jasa Setya Budi Arianta menjelaskan bahwa praktik ini melanggar tiga ketentuan, yaitu prinsip dan etika pengadaan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, larangan memberikan keterangan palsu sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2019, serta larangan mengalihkan pekerjaan sesuai Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 (yang telah diubah menjadi Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021). Selain itu, perusahaan yang memberi pinjaman bendera juga bisa dikenakan Pasal 39 KUHP jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
