Bitung, Sulutnews.com -Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Sulawesi Utara sebagai Hub Logistik Udara dan Laut Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang digelar di Manado, Senin (19/1/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI ini menjadi forum strategis sebagai wadah penyamaan persepsi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam mendorong percepatan Sulawesi Utara sebagai pusat logistik udara dan laut yang terintegrasi, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
FGD tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun, serta perwakilan APINDO, KADIN, investor, dan operator logistik nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan bahwa Kota Bitung memiliki posisi strategis serta kesiapan infrastruktur sebagai gerbang logistik utama Kawasan Timur Indonesia.
“Kota Bitung sejak lama diproyeksikan sebagai simpul logistik nasional. Dengan keberadaan pelabuhan internasional dan kawasan industri, Bitung siap menjadi tulang punggung logistik Sulampua,” ujar Hengky Honandar.
Untuk itu, Pemerintah Kota Bitung berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memastikan sistem logistik berjalan secara efisien dan berdaya saing.
“Kami di daerah siap menyelaraskan kebijakan, mempercepat perizinan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif agar Bitung benar-benar menjadi penggerak ekonomi regional,” jelasnya.
FGD ini juga menyoroti pentingnya pengembangan layanan direct call internasional dari Sulawesi Utara sebagai langkah strategis dalam memperpendek rantai distribusi global.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menyampaikan bahwa kawasan Sulampua memiliki basis ekonomi riil yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, sehingga membutuhkan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bitung menilai kebijakan direct call akan memberikan dampak langsung bagi daerah.
Menurutnya, direct call bukan hanya berkaitan dengan efisiensi biaya dan waktu, tetapi juga membuka peluang besar bagi daerah pelabuhan seperti Bitung untuk menarik investasi, memperluas pasar ekspor, serta menciptakan lapangan kerja.
Ia optimis Kota Bitung mampu memainkan peran strategis dalam rantai pasok global melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha, Bitung siap tampil sebagai motor penggerak logistik dan ekonomi kawasan timur Indonesia,” jelas Honandar.
(Tzr)
