KOTAMOBAGU –Turnamen Wali Kota Cup yang merupakan ajang bergengsi se-Bolmong Mongondow Raya, dinilai tidak dipedulikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu.
Dinkes Kotamobagu yang dipimpin dr. Wahdani Mantang, dinilai gagal menjalankan peran strategisnya dalam memastikan keselamatan dan pelayanan kesehatan pada dua ajang olahraga terbesar yang membawa nama daerah, Walikota Cup VI 2025 dan Porprov XII di Manado.
Dugaan ketidakpedulian Dinkes mencuat setelah laporan bahwa surat resmi panitia Walikota Cup yang meminta penugasan tenaga medis tidak mendapat respons. Pada laga pembukaan yang dihadiri langsung Wali Kota dr. Wenny Gaib SpM dan Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat SH MH, tidak terlihat satu pun petugas medis dari Dinkes bertugas. Panitia terpaksa memakai tenaga medis internal.
“Surat kami tak dibalas sama sekali. Padahal ini event besar yang membawa nama daerah,” ungkap salah satu panitia yang meminta identitasnya dirahasiakan. “Kami sampai harus mencari petugas medis sendiri.”
Situasi serupa terjadi di Porprov XII Manado. Seorang sumber dari cabang olahraga menyebut Dispora telah menyampaikan surat kepada Dinkes mengenai kondisi salah satu atlet selam yang sakit. Namun respons dari Dinkes disebut lambat hingga akhirnya cabor mengambil langkah sendiri.
“Kami sudah sampaikan surat resmi, tapi tidak ada tindak lanjut. Atlet harus ditangani tanpa bantuan Dinkes,” jelas sumber tersebut.
Keluhan dari cabor lain memperkuat dugaan bahwa minimnya perhatian bukan kasus tunggal. Salah satu cabor unggulan peraih medali bahkan menuding kepala dinas bersikap apatis terhadap kesehatan kontingen Kotamobagu.
“Kami lihat pendampingan kesehatan sangat minim. Seolah olah tidak ada keseriusan,” ujarnya.
Ketua Cabang HMI Bolmong Raya, Fadly Korompot menilai sikap Dinkes bertentangan dengan semangat pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam memajukan olahraga daerah.
“Jika instansi teknis tidak menunjukkan tanggung jawab, maka sudah selayaknya dilakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Fadly menambahkan, lambannya gerak Dinkes bukan hanya mencoreng koordinasi lintas instansi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan atlet serta menciptakan preseden buruk bagi event event berikutnya.
“Ini bukan soal acara, tapi soal komitmen menjalankan tugas. Dinkes tidak boleh bekerja setengah hati,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui telepon dan WhatsApp.
Sementara itu, desakan evaluasi terhadap kinerja Dinkes kian menguat. Sejumlah pihak menilai pembiaran seperti ini tidak boleh berulang karena dapat merugikan atlet, panitia, dan nama baik daerah. Pemerintah Kota diminta turun tangan dan memastikan instansi yang berwenang tidak lalai dalam menjalankan fungsi vitalnya.***
