Menu

Mode Gelap
Walikota Tomohon Caroll Senduk Didampingi Sekot Edwin Roring Hadiri Dialog Publik “Masyarakat Bertanya Walikota Menjawab” Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin

Jakarta · 7 Apr 2023 16:06 WIB ·

Tegas! Senator Stefa Liow Minta Pemerintah Segera Tetapkan PP Turunan UU HKPD Terkait PDRD    


 Tegas! Senator Stefa Liow Minta Pemerintah Segera Tetapkan PP Turunan UU HKPD Terkait PDRD     Perbesar

JAKARTA|SULUTNEWS.COM– DALAM Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Senator Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP (SBANL), mendorong dan meminta penjelasan pemerintah terkait belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Hal tersebut disampaikan Senator SBANL dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (5/4).

“Ditegaskan Senator Stefa sebagai Ketua BULD DPD RI dalam pengantarnya mengawali RDP untuk menindaklanjuti aspirasi dari pemangku daerah, saat anggota BULD DPD RI dari seluruh provinsi melakukan  kunker dan reses didapil masing-masing.

Bahkan permintaan datang juga dari Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia, saat RDPU dengan BULD DPD RI pekan lalu.

Menurut Senator Stefa, Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU HKPD adalah mendesak diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda)  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Merespon permintaan Senator Stefa bersama Pimpinan dan Anggota BULD DPD RI lainnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dr. Luky Alfirman, ST,MA mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang ketentuan umum pemungutan pajak, saat ini sudah melalui tahap harmonisasi dan diharapkan segera ditetapkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemda dalam menyusun Perda PDRD.

Lebih lanjut Luky Firman mengatakan guna mendorong kemandirian fiskal daerah, diberlakukan perluasan diskresi kepada Pemda untuk dimanfaatkan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, termasuk penentuan obyek dan tarif pajak, namun dengan tetap memperhatikan payung hukumnya. Menjawab isu ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan restrurisasi pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga dapat menghindari duplikasi pemungutan pajak.

Pemerintah berupaya menciptakan kemandirian daerah atas kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk keseimbangan fiskal tanpa merugikan daerah. Agus Fatoni yang pernah menjabat Gubernur Sulut memberikan apresiasi kepada BULD DPD RI yang dipimpin Putra Sulut Stefanus Liow yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yakni mengharmonisasi legislasi pusat dan daerah dalam kerangka pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, sebagaimana amanat UU MD3.

Sementara itu, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Dendy Apriandu, ST., mengatakan untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah, telah ditetapkan 52 peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang diantara-Nya terdapat 8 peraturan terkait dengan perizinan berusaha.

Dalam raker yang dipimpin Ketua BULD DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MA bersama Wakil Ketua KH Amang Syafrudin. Lc,MM disepakati/ disimpulkan juga bahwa Kemenkeu, Kemendagri dan stakeholders terkait senantiasa berupaya membantu Pemda dalam menyiapkan pelaksanaan pemungutan PDRD sesuai UU HKPD, antara lain melakukan sosialisasi dan diseminasi  kepada Pemda. BULD DPD RI diharapkan dapat bekerja sama dalam sosialisasi peraturan mengenai pemungutan PDRD kepada Pemda.

(**/arp)

Artikel ini telah dibaca 458 kali

Baca Lainnya

Amal Sukacita Gaschar: Alumni, Mahasiswa Dan Pimpinan Unika Atma Jaya Sambangi Lima Panti Asuhan

15 July 2024 - 09:21 WIB

Peringati Hari Raya Waisak 2568 BE, FIFGROUP Salurkan Bantuan Sosial di Berbagai Daerah di Indonesia

13 July 2024 - 22:10 WIB

Ketua JNP3 Aceh Siap Terlibat Mendukung Program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

13 July 2024 - 13:25 WIB

Walikota Caroll Senduk Hadiri Acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK RI di JCC

8 July 2024 - 23:04 WIB

Luar Biasa Kemeriahan Puncak Acara Peringatan HUT Ke-17 Punguan Simbolon dohot Boruna

7 July 2024 - 13:04 WIB

Polri Akan Gelar Pertunjukan Wayang Kulit Lakon “Tumurune Wiji Sejati” Nanti Malam

5 July 2024 - 13:29 WIB

Trending di Jakarta