Tahuna, Sulutnews.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Silangen Tamuntuan (RST) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta membahas pembangunan wilayah perbatasan, Selasa, 15/08/2023).
Adapun yang terlibat dalam Rakor tersebut antara lain Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BNPP , Kemendagri, Bapenas , PUPR, ATR BPN ,Kementerian Keuangan. Rakor di pimpin langsung oleh Mahmud MD selaku Menkopolhukam.
Dalam pertemuan multi kementerian dan lembaga itu, Bupati menyampaikan soal isu perbatasan yakni wilayah Kepulauan Marore, yang berbatasan dengan wilayah negara Filipina, dimana Marore perlu perhatian khusus dari pemerintah Pusat demi kedaulatan negara.
Terlebih lagi, soal merespon program Presiden Jokowi yaitu, membangun dari pinggir, kata Bupati Marore harus menjadi gerbang sehingga perlu pembangunan representatif sebagai representasi Indonesia.
Di Rakor itu, pemerintah Pusat menyetujui pembangunan BCS (Borders Crossing Station) yang nantinya akan di barengi dengan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore.
“Kami menyuarahkan berbagi isu soal perbatasan, dan syukur Puji Tuhan, Pemerintah Pusat merespon dan pembangunan wilayah perbatasan segera akan di tindak lanjuti.” ucap Tamuntuan.
Dari Rakor tersebut, Bupati mendapat angin segar bahwa upayanya dalam memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan membuahkan hasil, sehingga Ia tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan kementerian Lembaga yang terlibat dalam pembangunan wilayah Perbatasan.
“Tentunya ini sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Sangihe dimana, upaya kami untuk memperjuangkan pembangunan di wilayah perbatasan mendapat lampu hijau, sehingga kami tentunya menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan kementerian Lembaga yang sudah merespon kami pemerintah di wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”. Terang Bupati. (Andy Gansalangi)
