KOTAMOBAGU — Untuk memastikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu berjalan maksimal, Staf Khusus Wali Kota Bidang Komunikasi dan Informasi, Supardi Bado, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Sistem Informasi Demografi di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu.
Dalam kesempatan itu, Supardi menyampaikan bahwa pengembangan Sistem Informasi Demografi (SID) merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi Wali Kota. Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh program pemerintah selama lima tahun ke depan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat secara merata.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perencanaan—meskipun dalam keterbatasan anggaran—tetap tepat sasaran. Contohnya di sektor pendidikan, sebagaimana dijelaskan Ibu Devita, masih banyak temuan di lapangan di mana penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang semestinya. Hal ini tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga di banyak daerah,” ujarnya, kemarin.
Supardi menegaskan bahwa SID merupakan terobosan baru untuk meningkatkan ketepatan verifikasi dan seleksi penerima bantuan, terutama di tingkat desa. Validasi data dilakukan sejak awal, mengingat program ini bersifat jangka panjang hingga lima tahun. Dengan data yang akurat dan tepat sasaran, seluruh perangkat daerah dapat menghindari persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
“Faktanya, masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan namun tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima justru berasal dari keluarga yang tergolong mampu. Situasi seperti ini memunculkan persepsi negatif terhadap pemerintah, terlebih ketika kritik ramai di media sosial terkait penerima bantuan yang tidak sesuai kondisi sosial ekonomi,” jelasnya.
Supardi juga mencontohkan program pelatihan tenaga kerja dan pertanian yang sedang berjalan, termasuk pengiriman warga untuk mengikuti pelatihan kakao di Luwuk serta berbagai pelatihan lainnya di tingkat desa. Dalam praktiknya, desa memilih warga dari keluarga kurang mampu agar keterampilan yang mereka peroleh dapat menjadi modal peningkatan pendapatan.
“Ini menunjukkan bahwa program dapat berjalan tepat sasaran jika datanya valid,” tambahnya.
Di sektor UMKM, Supardi menegaskan pentingnya verifikasi agar penerima bantuan benar-benar merupakan pelaku usaha aktif dan layak. Ia mengingatkan agar tidak ada bantuan yang diberikan berdasarkan kedekatan personal.
“Fakta di lapangan sering menunjukkan penerima bantuan berasal dari keluarga pejabat atau aparat tertentu. Padahal tujuan utama kita adalah menekan angka kemiskinan. Jika data dan sasaran tidak tepat, maka program tidak akan efektif,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Supardi berharap FGD kedua ini dapat menghasilkan masukan berharga untuk penyempurnaan sistem.
“Masukan Bapak-Ibu sangat penting, karena Bapak-Ibu adalah pemangku kepentingan dari tingkat bawah hingga atas. Semoga melalui FGD ini, sistem yang dibangun semakin kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir di kegiatan ini, Asisiten II Bidan Perekonomian dan Pembangunan, Adnan Massinae, Para Pimpinan OPD, Narasumber, Devita A. Djunaidi, S.Pd., M.Pd., Lurah/Sangadi dan perwakilan Kelurahan dan Desa.***
