Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey Resmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolmong Puncak Peringatan HPN 2024 Gubernur Sulut Olly Dondokambey Terima Penghargaan Pena Emas, Disaksikan Presiden Jokowi Tamuntuan Sukses Wujudkan Ekspor Ikan Perdana ke Filipina Walikota Caroll Senduk Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-21 Kota Tomohon Tamuntuan Bawa Bantuan Bencana Ke Kampung Laine

Jakarta · 10 Jan 2023 04:05 WIB ·

Senator SBANL Sampaikan Aspirasi Masyarakat Sulut di Sidang Paripurna ke-7 DPD RI


 Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP (SBANL) Perbesar

Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP (SBANL)

Jakarta,Sulutnews.com– Anggota DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP (SBANL) menghadiri Sidang Paripurna ke-7 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 bertempat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (9/1/2023).

Dalam rapat Paripurna tersebut, Senator Dapil Sulut ini, menyoroti sekitar ketersediaan pupuk, perikanan, perkebunan, air bersih dan bidang lainnya.

Senator SBANL mengatakan, dari laporan beberapa  kelompok masyarakat tani dan konfirmasi instansi teknis terkait di Dapil Sulut baru-baru ini, dimana belum adanya ketersediaan pupuk bersubsidi. “Padahal masyarakat mulai menggarap lahan untuk bertanam dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat sekaligus upaya mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan.

Selain itu kata Senator SBANL, sesuai percakapan dengan Walikota Manado Andrei Ang, bahwa Kota Manado sangat membutuhkan perhatian untuk diingatkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR RI akan revitalisasi jaringan air bersih.

Senator SBANL mengakui dengan sepenuhnya pengadaan air bersih beralih kepada Pemkot, maka perhatian pemerintah pusat untuk mengfasilitasi sarana prasarana instalasi air bersih dapat dilakukan.

“Menurut Senator SBANL, aspirasi yang dari pemda dan kelompok masyarakat akan disampaikan langsung saat Raker Komite II DPD RI dengan mitra kerja kementerian. “ungkapnya.

Lanjut Senator SBANL yang adalah Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, “Terkait pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari data dan informasi yang diperolehnya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah dan DPRD Provinsi Sulut, hal tersebut masih berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009.

Menurutnya, “Karena pungutan pajak  yang berdasarkan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) masih dalam tahap persiapan, pembahasan dan atau harmonisasi Ranperda dan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemda dan DPRD, “ujar Senator SBANL. (**/arp)

Artikel ini telah dibaca 5,002 kali

Baca Lainnya

Dua Dari Tiga Difabel Lolos Tes Tingkat Akhir SIPSS Polri

25 February 2024 - 17:50 WIB

Begini Cara SSDM Polri Pulihkan Psikologi Anggota Operasi Damai Cartenz

24 February 2024 - 12:49 WIB

Setwan DPRD Sulut Gerak Cepat, Inilah Syarat Kunker Luar Negri Sesuai Kemendagri 59 Tahun 2019

24 February 2024 - 11:08 WIB

BNN Gandeng Pemkot Manado Adakan Rakor Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

23 February 2024 - 13:06 WIB

Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tomohon Gelar Diskusi Selaraskan Program Tahun 2025

23 February 2024 - 06:16 WIB

Kadiv Humas Buka Pelatihan Kompetensi Anggota, Tekankan Peran Penting Kehumasan

22 February 2024 - 19:01 WIB

Trending di Jakarta