Menu

Mode Gelap
Walikota Tomohon Caroll Senduk Didampingi Sekot Edwin Roring Hadiri Dialog Publik “Masyarakat Bertanya Walikota Menjawab” Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin

Bitung · 20 Jun 2024 22:29 WIB ·

RDP Buntut Aksi Damai ASN Bitung Berjalan Alot


 RDP Buntut Aksi Damai ASN Bitung Berjalan Alot Perbesar

Bitung, Sulutnews.com – Usai aksi damai ASN Bitung beberapa hari lalu, sejumlah pihak terkait duduk bersama dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Bitung. Kamis(20/06/24).

Ketua Komisi ll, Erwin Wurangian hadir dalam kesempatan itu sebagai delegasi Ketua DPRD dan Ketua Komisi lll Ramlan Ifran serta didampingi Sekda Kota Bitung , Rudy Theno.

Hadir juga dalam kesempatan ini anggota DPRD, Kepala OPD dan jajaran, Sekwan, unsur terkait lainnya dan IPIP Inspektorat.

Meski nampak alot, karena menuai banyak interupsi dari anggota dprd, namun RDP dapat berjalan tertib dan lancar. Dimana pada prinsipnya masing masing yang hadir turut mencarikan solusi terbaik terkait pemenuhan hak para asn yang meminta segera dibayarkan gaji 13.

Sekda Kota Bitung, Rudy Theno dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pihak pemkot sendiri saat ini tengah menyalurkan secara bertahap atas apa yang menjadi tuntutan para asn.

” Sebenarnya ini sudah disampaikan dan penjelasannya kepada semua KPD tentang permasalahan hak asn yang belum terealisasi sampai ke staf. Sudah kami sampaikan sebelumnya setiap rapat, sehingga kembali lagi hari ini kami menjelaskan hal yang sama.” Jelas Rudy.

Dirinya memastikan, terkait dengan gaji 13, sesuai dengan aturan yang ada bahwa pembayaran gaji 13 paling cepat bulan juni. “Tahapan awal kami mulai dari lingkungan kelurahan dan secara bertahap”. Katanya.

Ia juga berharap atas aksi damai para asn sebelumnya, bahwa kita punya regulasi dan sangsi, ada tupoksi dan ada SOP terkait dengan etika kepegawaian tetap jalan dalam mekanisme regulasi.

” Pemerintah tetap akan berupaya untuk mempercepat apa yang dimintakan tadi, mari kita berkolaborasi, kalau memang ada kesuliatan kita undang banggar untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita bayar sesuai kemampuan keuangan daerah, maka kita secepatnya akan membayar itu”. Tandasnya.

(Tzr)

Artikel ini telah dibaca 1,015 kali

Baca Lainnya

Polres Bitung Gelar  Pra Ops Operasi Patuh Samrat 2024

11 July 2024 - 22:34 WIB

PN Manado Nyatakan Yongkie Mokoagouw Bebas Dari Segala Dakwaan JPU

11 July 2024 - 22:13 WIB

Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham RI Sapa Pengguna Layanan Keimigrasian di Bitung

11 July 2024 - 17:35 WIB

Beri Penguatan Tusi, Staf Ahli Bidang Sosial Kunjungi UPT Kemenkumham di Kota Bitung

11 July 2024 - 17:17 WIB

Personil Polsek Ranowulu Pengamanan Kunjungan BAPPENAS di TWA Tangkoko

10 July 2024 - 18:46 WIB

Teken Mou, Kanim Bitung Gelar Sosialisasi Paspor RI dan Politeknik Imigrasi

10 July 2024 - 18:17 WIB

Trending di Bitung