Rote Ndao,Sulutnews.com – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ingufao, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, menjadi sorotan tajam. Sejak 2019 hingga kini, dana ratusan juta rupiah yang bersumber dari penyertaan modal APBDes Nusakdale dilaporkan raib tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Menurut data yang diperoleh, laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2019 dan 2020 memang ada, tetapi ditemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah pinjaman sebesar Rp50 juta kepada pihak di luar desa Nusakdale, yang dinilai menyimpang dari tujuan awal pendirian BUMDes, yakni untuk membantu masyarakat desa mengembangkan ekonomi dan memberikan akses modal usaha.
“Kami mau pinjam waktu itu, tapi katanya uang sudah habis,” keluh Dominggus Dano, salah seorang warga. Ia merasa kecewa karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa justru tidak tersedia.
Kekecewaan serupa juga disampaikan Arifon Malelak. “Setiap kali minta pinjaman, jawabannya uang tidak ada. Ternyata uang itu banyak dipinjam oleh pengurus dan tidak dikembalikan,” ungkapnya. Ia menambahkan, dana BUMDes dikelola seperti dana pribadi tanpa adanya mekanisme penagihan atau pengelolaan yang transparan.
Selain itu, aset BUMDes seperti tenda dan kursi yang disewakan pun tidak terawat dengan baik. Tenda kini dilaporkan rusak tanpa adanya upaya perawatan, sementara pendapatan dari sewa tidak jelas penggunaannya.
Situasi ini juga pernah dibahas dalam rapat dengan Komisi A DPRD Rote Ndao, namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan. “DPR pernah panggil, tapi hasilnya tidak ada. Semua masih gelap dan uang BUMDes tetap hilang, entah di tangan siapa,” kata Dominggus.
Warga mendesak agar Bupati Rote Ndao segera mengambil tindakan tegas. “Kami berharap Pak Bupati mengganti pengurus BUMDes yang tidak kompeten dan memproses hukum mereka. Ini sudah merugikan masyarakat dan negara,” tegas Arifon.
Ketidakjelasan pengelolaan dana BUMDes di Desa Nusakdale ini menjadi bukti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan langkah hukum untuk menyelamatkan dana publik. Warga kini hanya bisa berharap agar pemerintah segera bertindak.
Reporter: Dance Henukh
