Sulutnews.com, Bengkulu – Gubernur Rohidin Mersyah membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka sinkronisasi arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 2025, yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, di salah satu hotel kawasan Kota Bengkulu, (10/6).
Dalam amanatnya, Gubernur Rohidin menyatakan, pembangunan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan seperti dua sisi mata uang yang saling berhubungan, di mana pergerakan sektor ketransmigrasian akan selalu menggunakan sektor ketenagakerjaan.
Pada sisi ketenagakerjaan, jelas gubernur, dari kurang lebih 1,9jt jiwa ada sekitar 3-4 persen pengangguran, yang artinya ada sekitar 30 hingga 40 ribu orang pengangguran yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini.
Untuk mengurangi angka pengangguran itu, kata gubernur, perlu diketahui penyebab pengangguran tersebut.
Jika faktor rendahnya kompetensi dan skill, maka perlu dibuatkan program untuk meningkatkan kompetensi dan skill tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kalau ternyata pengangguran ini akibat kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu kerja sama dengan OPD teknis yang lain untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” sampai Gubernur Rohidin.
Selain itu, lanjutnya, perlu dibuatkan program magang di perusahaan-perusahaan yang ada, begitu juga kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa agar setelah lulus memiliki bekal keahlian untuk memasuki dunia kerja.
Kemudian, program dari pemerintah pusat seperti pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja.
“Di sinilah bentuk mensinergikan dan mengkolaborasikan sehingga membentuk suatu gerakan, yakinlah hal itu bisa diatasi,” tegasnya.
“Jika tidak ada gerakan yang nyata, maka ibarat main bola hanya menjaga gawang saja. Harus ada target untuk mengurangi angka pengangguran dengan berbagai gerakan dan program yang nyata dengan berkolaborasi bersama pihak terkait,” imbuhnya.
Terkait dengan transmigrasi, Gubernur Rohidin memandang program transmigrasi sudah diakui masyarakat memiliki dampak yang sangat baik untuk pemerataan pembangunan, perluasan tenaga kerja dan pembentukan kawasan pemukiman baru.
Menurutnya, pada bidang ketransmigrasian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus mampu menguasai dan mengendalikan transmigrasi yang sudah ada dalam wilayah kita.
Kemudian, lanjutnya, pemetaan untuk melihat ada atau tidaknya potensi untuk penempatan transmigrasi yang baru di kabupaten/kota dengan memastikan ketersediaan lahan, status lahan serta tingkat komoditinya.
“Jika ada kepala dinas yang bisa jelaskan cara kerja seperti itu, punya lahan luas, status lahannya aman serta potensi komoditinya bagus, maka bisa buatkan program transmigrasi untuk disinkronkan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dengan berbagai program yang dibuat nantinya dapat disinergikan kepada instansi terkait seperti dinas pertanian dan juga TNI yang punya program TNI Manunggal.
“Bisa juga dilakukan program pelepasan aset lahan untuk transmigrasi yang sudah lama menetap serta program terpadu mandiri,” sebutnya.
Dengan begitu, kata gubernur, diharapkan Disnakertrans memiliki support terhadap program pemerintah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
“Kita berharap bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi ini dapat bermanfaat dalam menunjang perekonomian masyakarat,” demikian kata Gubernur Rohidin. Tanto.G
