Manado, Sulutnews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Dua Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023, sejak ditetapkan telah melakukan sejumlah pertemuan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga PT Bank SulutGo. Untuk kerja Pansus LKPJ Gubernur tahun 2023, dilakukan berbeda, sebelumnya Pansus tidak dibagi dalam kelompok kerja tetapi pembahasan dilakukan sekaligus oleh Pimpinan dan Anggota Pansus dengan melibatkan SKPD dalam satu ruang pertemuan.
“Untuk Pansus LKPJ Gubernur tahun 2023, dilakukan nerbeda dimana Pansus dibagi dalam Empat Kelompok Kerja dan masing- masing melakukan pembahasan secara terpisah,” jelas Ketua Pansus Arthur Kotambunan.
Juga ditambahkan Kotambunan, setiap Kelompok Kerja (Pokja) ditetapkan satu Koordinator dari Pimpinan Dewan dan satu Ketua Pokja, bahkan setiap Anggota Pokja memiliki peran lebih untuk mengelaborasi berbagai catatan yang didapati saat pembahasan.” Dalam lingkup tanggungjawab Pokja, semua personil terlibat aktif untuk membedah setiap tahapan pembahasan bersama SKPD yang masuk di masing-masing kelompok kerja,” ungkap Kotambunan.
Khusus Pokja dua telah mengawali pembahasan bersama Enam mitra Kerja SKPD. Pada giat yang dipimpin Koordinator Pokja Nick Adicipta Lomban didampingi Anggota Vonny Paat dan Amir liputo tersebut, mendengarkan laporan capaian program dan kegiatan masing-masing dinas.
” Untuk pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2023 ini digelar berbeda yakni dibagi masing- masing kelompok dengan mendengarkan laporan capaian dinas terkait, sehingga dapat diukur seberapa besar anggaran yang direalisasikan untuk membiayai program dan kegiatan,” ungkap Lomban saat membuka rapat Selasa (16/4/2023) di kantor DPRD Sulut.
Saat mendapatkan giliran pertama untuk menjelaskan capaian program dan kegiatan tahun 2023 Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Wilhelmina Pangemanan melaporkan, meski menghadapi dampak badai elnino yang terjadi tahun 2023 silam namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp.75 Miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 66 Miliar lebih meskipun terdapat silpa Rp 9 Miliar lebih dari sisa hasil tender.” Produksi beras mengalami penurunan , sehingga menyebabkan harga beras naik, juga produksi jagung turun dampak dari badai elnino, serta produksi peternakan babi yang terkena Virus ASF, namun langkah antisipasi lewat program Mantap (Mandiri benih tanaman pangan) bersama petani langsung dilaksanakan,” ungkap Vilhelmina.
Juga secara berturut – turut Dinas Perikanan kelautan, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, melaporkan kegiatan dan program, yang oleh Pokja dinilai masih terdapat sejumlah catatan yang akan dievaluasi pada rapat bersama.” Ada sejumlah rekomemdasi pansus kepada dinas pada pembahasan tahun sebelumnya apakah sudah ditindak lanjuti atau tidak, sehingga kita bisa mengevaluasi capaian dari masing -masing dinas,” tanya Vonny Paat.
Sementara itu Amir Liputo Anggota Pokja Dua Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023 mengingatkan dinas dalam menyampaikan laporan harus sesuai data yang disampaikan agar nantinya saat dilakukan penyesuaian dengan laporan Gubernur adalah data yang benar- benar ril.” Hendaknya laporannyang disampaikan dapat disesuaikan dengan data yang disampaikan Gubernur,” kata Liputo.
Untuk evaluasi pokja terhadap laporan kegiatan dan program SKPD akan dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat dari dekat apakah laporan yang disampaikan sesuai dengan fakta lapangan
Untuk melakukan penyesuaian data sebagaimana laporan yang telah diterima Pansus, pada Senin (22/4/2024) siang, Pokja Dua menggekar kunjungan lapangan ke Kantor Samsat Manado. Pada pertemuan yang digelar di kantor Samsat tersebut tim Pokja dua diterimanlangsung Kepala Samsat Sulawesi Utara di Manado Junaidy Silangen bersama jajaran. Pada pertemuan tersebut dilaporkan capaian pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023, dimana target pajak dan retribusi daerah Sulut dimana pendapatan dan penerimaan mendekati target sehingga biaya pembangunan dan lain- sebagaimana daerah Sulut bisa tercukupi. Dan untuk tahun anggaran 2023, penerimaan pajak daerah ditargetkan berjumlah Rp. 1,194 triliun lebih. Dan, sampai 29 September sudah mencapai hampir 72 persen dengan penerimaan pajak daerah sudah Rp. 857 miliar lebih atau sebesar 71,74 persen, sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan, dengan baik.
Khusus penerimaan pajak daerah bulan September (1-29/9/2023), sebut mantan Kabid Pajak Bapenda Sulut ini, berjumlah Rp. 89,136 miliar lebih Filma berharap, target yang ditetapkan bisa terpenuhi atau minimal mendekati. Oleh karenanya, Bapenda Sulut dan jajaran (UPTD PPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah) terus-menerus menggenjot semangat agar penerimaan pajak daerah sesuai target.
Lima item pendapatan daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan (PAP), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak rokok.Untuk realisasi bulan September 2023, Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp. 37,117 miliar lebih, BBNKB Rp. 20,862 miliar lebih, PAP Rp. 30,935 juta lebih, PBBKB Rp.31,126 miliar lebih. Jumlah tersebut tidak dengan pajak rokok. untuk Januari sampai September 2023, PKB Rp. 293,085 miliar lebih atau 71,48 persen dari target Rp. 400 miliar; BBNKB Rp. 193,079 miliar lebih atau 61,67 persen dari target Rp. 303,081 miliar lebih; PAP Rp. 1,361 miliar lebih atau 24,75 persen dari target Rp. 5,500 miliar lebih. Untuk PBBKB Rp 241,687 miliar lebih atau 86,18 persen dari target Rp. 280,438 miliar lebih; dan untuk pajak rokok Rp. 127,800 miliar lebih atau 68,84 persen dari target Rp. 185,647 miliar lebih
Tim Pokja Dua juga melakukan kunjungan ke kantor pusat PT Bank SulutGo. Kedatangan tim LKPJ ke kantor pusat Bank pemerintah tersebut guna melakukan komparasi terkait sejauh mana capaian kinerja jajaran Direksi baik untuk peningkatan kwalitas PT Bank SulutGo terhadap pelayanan kepada nasabah tetapi juga sumbangsi PT Bank SulutGo terhadap kemajuan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.” Deviden PT Bank SulutGo terhadap pemerintah Sulut sebagai pemegang saham utama diposisi yang cukup besar dan setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup bagus,” kata Amir Liputo anggota Pokja Dua, Pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023 kepada wartawan, Senin (22/4/2024) siang.
Sebagaimana hasil evaluasi, Deviden PT Bank SulutGo kepada Pemerintah Sulut dari 71, menjadi 71, 900 mengalami kenaikan. Sementara itu terkait penilaian dari OJK terhadap keberadaan PT Bank SulutGo sebagai lembaga penyelenggara keuangan daerah mendapatkan nilai 2 atas resiko.” Dengan mendapatkan nilai yang semakin kecil PT Bank SulutGo dikategorikan sebagai Bank yang cukup sehat, dimana rasio modal sebesar Rp 3 Triliun yang harus dipenuhi pada tahun 2024, telah mendapatkan dukungan dari salah satu Corporate terbesar di Indonesia untuk menanggungung resiko di PT Bank Sulut ” ungkap Liputo.
Dalam kunjungan tersebut juga turut hadir Sekertaris Pokja dua Pansus LKPJ Vonny Paat bersama staf pendamping dan mereka diterima oleh Direktur Pemasaran Pius L Batara.(Advetorial/Josh Tinungki)
